Pembangunan Hunian Sementara Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Dipercepat

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan, pemerintah akan mempercepat pembangunan hunian sementara bagi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Hal ini dalam rangka pelayanan lebih baik kepada para korban serta mencegah dampak buruk dari musim hujan.

"Dibutuhkan untuk segera membuat hunian sementara. Hunian sementara ini dilakukan karena kita sebentar lagi akan menghadapi risiko musim hujan," usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, di Jakarta, Rabu (20/11).

Dia menerangkan, pemerintah juga akan melakukan relokasi mandiri dan renovasi rumah para korban. Untuk hunian tetap, pemerintah sudah mengidentifikasi lokasi yang sesuai serta mendalami proses administrasinya.

"Jadi sekali lagi, renovasi rumah, relokasi mandiri, pembangunan hunian sementara, pembangunan hunian tetap akan dilakukan secara bersamaan," jelasnya.

Pratikno mengungkapkan, aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki masih  berlangsung, tapi tidak ada gejala peningkatan aktivitas. Radius untuk daerah keamanan juga sudah dikurangi dan layanan pengungsian tetap dijaga semaksimal mungkin.

Dia melanjutkan, jumlah pengungsi yang terpusat sudah mengalami penurunan dengan total pengungsi sekitar 5.117 jiwa. Sedangkan jumlah pengungsi mandiri lebih banyak.

"Mereka bergabung ke sanak keluarga di sekitar situ. Pengungsi mandiri lebih banyak, yaitu jumlahnya lebih dari 6.417 jiwa," katanya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan, pihaknya butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun sekitar 2.700 rumah. Dalam prosesnya pihaknya akan melibatkan para warga dan UMKM.

"Kita juga siap untuk membuatnya di situ. Sehingga nanti bisa membuat pekerjaan-pekerjaan bagi masyarakat yang ada di situ juga," tuturnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menyebut, sebanyak 2.209 kepala keluarga harus direlokasi baik terpusat maupun mandiri. Pihaknya terus melakukan pendataan termasuk mendata kesiapan pembangunan hunian.

"Yang relokasi mandiri ini tidak banyak, dari 776 KK yang ditanya, masing-masing KK, kira-kira 10 persen yang minta relokasi mandiri, yang lainnya mau relokasi terpusat, seperti itu," ucapnya.