Pembangunan Harus Cerminkan Aspirasi Seluruh Rakyat

JAKARTA - Pemerintah diminta menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan utama dalam pembangunan nasional agar lebih terarah dan berkelanjutan. Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID) Jakarta, Nazar el Mahfudzi, mengatakan GBHN bukan soal nostalgia, tetapi kebutuhan mendesak agar arah pembangunan jelas dan terukur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJMP) yang ada saat imi dinilai belum cukup mengikat kebijakan pemerintah dari satu periode ke periode lainnya.

GBHN akan memastikan pembangunan yang adil dan merata di seluruh Indonesia. Hal itu juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan oleh banyak daerah. "Kita tidak bisa terus membiarkan kue pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir orang.

GBHN harus menjadi alat yang memastikan pemerataan, baik dari infrastruktur hingga layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan," kata Nazar. Dia juga mengingatkan pemerintah agar dalam menyusun GBHN mengedepankan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik.

"Masyarakat harus terlibat dalam perumusan GBHN. Ini penting agar GBHN benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh rakyat, bukan hanya agenda politik segelintir elite," katanya. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko, mengatakan keberadaan konsep perencanaan pembangunan seperti GBHN menjadi sesuatu yang berharga bagi jaminan keberlangsungan dan keterkaitan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Dengan GBHN menjadi pedoman apa yang akan dicapai dalam jangka panjang, sehingga dalam jangka pendek dapat merencanakan tahapan dan strategi pencapaiannya," kata Suhartoko. Dalam jangka menengah pun akan menegvaluasi pencapaian, sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan jangka panjang yaitu mewaujudkan masyarakat adil dan makmur. Tidak sekadar mencapai pendapatan per kapita tinggi, tetapi pemerataan dan keadilan yang terjamin.
Halaman Selanjutnya....