Pembangunan Drainase Vertikal untuk Atasi Banjir Perlu Evaluasi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya mengatasi banjir dengan menggelontorkan anggaran sebesar 411,43 miliar rupiah untuk membangun sumur resapan. Namun nyatanya, hingga saat ini banjir masih tetap terjadi di sejumlah titik di Ibu Kota.

Melihat realitasnya, sejumlah masyarakat mulai merasa resah dan jenuh dengan kinerja Pemprov DKI yang dinilai kurang beres menangani banjir. Dengan anggaran yang sangat besar itu, banjir masih terjadi di sejumlah titik, sehingga genangan air pun tumpah ke jalan dan mengganggu aktivitas warga Jakarta.

Keresahan itu dirasakan warga Jakarta selama bertahun-tahun, karena dengan anggaran yang sangat besar Pemprov DKI tidak bisa mengatasi banjir beberapa tahun terakhir ini.

Salah satunya, Rino (34) warga Lebak Bulus, mengaku anggaran yang begitu besar untuk membuat sumur resapan terlalu besar, tapi tidak berjalan maksimal untuk mengatasi banjir di Jakarta.

"Anggaran untuk pembuatan sumur resapan terlalu besar. Menurut saya, sebaiknya anggaran digunakan untuk pemulihan ekonomi di massa pandemi Covid-19," kata Rino ditemui di Koran Jakarta di Jakarta, Sabtu (13/11).

Menurut Rino, Pemprov DKI sangat lamban dalam membuat sumur resapan. Bahkan, ia mempertanyakan kenapa disaat mendekati musim hujan baru dibuat sumur resapan.

"Sebenarnya kalau mau membuat sumur resapan alangkah baiknya pada saat musim kemarau. Jadi, ada waktu yang cukup panjang untuk membuat sumur resapan. Kalau dibuat sekarang, ya sama saja tidak berjalan maksimal," tutur Rino.

Hal senada juga disampaikan, Tirta, warga Bukit Duri, Pemprov DKI dinilai lamban mengatasi program banjir yang selama beberapa tahun ini selalu melanda wilayahnya setiap datang musin hujan.

Tirta menambahkan, seharusnya dana 411,43 miliar rupiah itu bisa dikebut jika Pemprov DKI mau mengatasi banjir dalam waktu setahun. Tapi nyatanya, Pemprov lamban sekali menangani banjir.

"Padahal dengan uang tersebut, pemerintah bisa dikebut dalam waktu 1-2 tahun. Tapi sangat lamban dalam menjalankan programnya," jelas Tirta.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengkritik kebijakan sumur resapan yang diinisiasi oleh Gubernur Anies Baswedan tak bermanfaat untuk mengantisipasi banjir di Jakarta.

Gembong menjelaskan rincian anggaran pembangunan pembangunan sumur resapan pada 2021 sebesar 411,43 miliar rupiah dengan target di 150 ribu titik.

"Kalau menurut saya, anggaran sebesar itu semestinya bisa dialokasikan untuk mengentaskan banjir di sektor lain," jelas Gembong.

Kendati begitu, Gembong mengaku pihaknya berjuang agar anggaran sumur resapan bisa dikeluarkan dari anggaran tahunan Pemprov DKI. Sebab, program tersebut dianggap tak bermanfaat. "Kita minta kepada teman-teman untuk kita droplah sumur resapan. Karena kita lihat di 2021 ternyata tak sangat signifikan manfaatnya," tutur Gembong.

Gembong lantas mengusulkan agar program sumur resapan nantinya bisa diganti dengan program normalisasi sungai. Karena saat ini kondisi sungai di Jakarta tidak normal.

"Jadi, program normalisasi, kata dia, bisa berdampak besar untuk mencegah banjir di Jakarta," ucapnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian, mengatskan pihaknya meragukan efektivitas pembangunan sumur resapan sebagai solusi banjir di DKI Jakarta. Menurutnya, banjir tidak akan teratasi hanya dengan kuantitas sumur resapan sedangkan proyek-proyek penting penanggulangan banjir tidak dikerjakan.

"Jangan sampai Pak Gubernur hanya cari pelarian infrastruktur penanganan banjir dengan cepat-cepat membangun sumur resapan sedangkan yang penting seperti normalisasi sungai, pembangunan waduk, saluran PHB, saluran drainase, dan tanggul progressnya lamban." ujar Justin.

Dikatakan Justin, bahwa pembangunan sumur resapan bisa jadi tidak efektif menangani banjir secara sistemik, namun hanya mengatasi genangan-genangan air saja.

"Ini dikarenakan tanah di kebanyakan titik di Jakarta kondisinya sudah jenuh, sehingga air tidak akan meresap, sehingga hanya akan efektif mengatasi genangan air saja, tapi bukan banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai," ucapanya.

Selain itu, Justin menilai bahwa perlu evaluasi titik-titik pembangunan sumur resapan. Hal ini menyusul banyak temuan keberadaan sumur resapan yang kurang tepat seperti di kolong jalan dan trotoar.

"Lokasi pembangunannya juga harus dievaluasi, jangan karena kejar target angka jadi pembangunannya asal-asalan. PSI akan minta penjelasan temuan-temuan ini, apalagi tahun depan Pemprov minta 361 Miliar lagi untuk bangun lebih banyak sumur resapan." tandas Justin.