Pembahasan Anggaran Harus Transparan

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengatakan untuk mencegah terjadinya korupsi massal di legislatif, maka pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif harus berlangsung transparan.

"Saya di banyak kesempatan mengusulkan bagaimana misalkan planning dan budgeting diselenggarakan dalam sistem yang transparan sehingga rakyat bisa mengawasi. Itu cara meminimalkan praktik yang selama ini terjadi," ujar Agus saat mengumumkan status tersangka 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/4).

Agus menegaskan kasus suap yang melibatkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 merupakan bentuk korupsi massal. Ke-38 anggota DPRD Sumut periode tersebut diketahui menerima suap dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Suap itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut. Kemudian, terkait pengesahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Agus mengatakan para anggota dewan di Sumut itu memanfaatkan kewenangan mereka sebagai pintu untuk kong kalikong dengan pihak eksekutif, dalam hal ini Gatot selaku gubernur. "Kasus ini menunjukkan korupsi dilakukan secara massal dengan memanfaatkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan legislatif, sebagai pintu yang membuka peluang terjadinya kongkalikong antara eksekutif dan legislatif," kata Agus.
Halaman Selanjutnya....