Peluncuran Misil Korut Tuai Kecaman

WASHINGTON DC - Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Korea Selatan (Korsel), mengecam peluncuran misil Korea Utara (Korut) pada Kamis (15/6) dengan menyebutnya sebagai pelanggaran yang nyata terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketiga negara juga berjanji untuk meningkatkan upaya dalam memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, demikian pernyataan bersama yang dirilis oleh Gedung Putih.

"Peluncuran misil ini jelas merupakan pelanggaran terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, dan menunjukkan ancaman senjata pemusnah massal dan program misil balistik DPRK yang melanggar hukum terhadap kawasan, perdamaian, dan keamanan internasional, serta rezim non-proliferasi global," kata Gedung Putih, merujuk pada nama resmi Korut yaitu DPRK.

Kecaman itu muncul beberapa jam setelah Pyongyang menembakkan dua misil balistik jarak pendek, menyusul upayanya yang gagal untuk meluncurkan satelit pengintaian militer pada 31 Mei 2023 lalu.

Para penasihat keamanan menekankan perlunya semua negara untuk sepenuhnya menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB guna melarang Korut memperoleh teknologi dan bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan peluncuran misil semacam itu.

"AS dengan tegas menegaskan kembali komitmen keamanannya yang kuat untuk Jepang dan Korsel," ujar Gedung Putih.

Pernyataan bersama itu dikeluarkan saat Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan bertemu dengan mitranya dari Korsel dan Jepang yaitu Cho Tae-yong dan Takeo Akiba di Tokyo, untuk pembicaraan trilateral yang sebagian besar berfokus pada ancaman yang ditimbulkan Korut.

Korut mengatakan akan mencoba lagi untuk meluncurkan kendaraan peluncuran luar angkasa yang membawa satelit mata-mata militer pertamanya, meskipun ada resolusi DK PBB yang melarang Pyongyang untuk memperoleh atau menggunakan teknologi misil balistik apa pun, termasuk kendaraan peluncuran luar angkasa.

Penasihat keamanan nasional mendesak Korut untuk terlibat dalam diplomasi, dengan mengatakan kerja sama trilateral antara AS, Jepang, dan Korsel, tidak akan terguncang oleh provokasi.

Peluncuran misil Korut pada Kamis ditafsirkan bahwa Pyongyang memprotes keras atas dilangsungkannya latihan militer gabungan yang disaksikan oleh pimpinan Korsel, Presiden Yoon Suk-yeol, dan juga mempererat kedisiplinan intern menjelang rapat paripurna Komite Pusat Partai Buruh yang akan digelar dalam waktu dekat.

Latihan militer gabungan antara Korsel dan AS yang digelar di Pocheon, Provinsi Gyeonggido, itu mengerahkan senjata strategis dari militer kedua negara, termasuk senjata tercanggih untuk mempertunjukkan kemampuan menaklukkan provokasi Korut.

Usai latihan militer gabungan tersebut, Presiden Yoon menekankan bahwa menjaga keamanan nasional dengan kekuatan diri sendiri adalah perdamaian yang sebenarnya, serta kekuatan militer yang mampu menaklukkan musuh adalah jaminan terhadap kebebasan, perdamaian dan kemakmuran Korsel.

Sanksi

Sementara itu menurut keterangan Kepala Staf Gabungan (JCS) pihaknya mendeteksi dua misil balistik jarak pendek diluncurkan dari Sunan, Korut, ke arah Laut Timur sekitar pukul 19.25 dan 19.37 pada Kamis. JCS menambahkan bahwa misil balistik tersebut terbang sejauh 780 kilometer dan jatuh di Laut Timur.

Menyusul peluncuran misil balistik Korut itu, AS segera menjatuhkan sanksi baru terhadap 2 warga Korut yang diduga keterlibatan mereka terkait di program pengembangan misil seperti membantu pengadaan peralatan dan material.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Kementerian Keuangan AS mengatakan pada Kamis bahwa Choe Chol-min dan istrinya, Choe Un-jong, yang tinggal di Beijing, telah ditambahkan ke dalam daftar sanksi.

Kementerian Keuangan AS mengatakan bahwa Choe Chol-min, perwakilan dari kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Kedua (SANS) di Beijing, telah bekerja sama dengan pejabat perdagangan senjata Korut dan warga negara Tiongkok untuk membeli dan mendapatkan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi misil balistik Korut.

SANS adalah organisasi negara Pyongyang yang melakukan penelitian untuk program misil balistiknya dan organisasi ini telah dijatuhi sanksi oleh AS dan Dewan Keamanan PBB.AFP/KBS/Ant/And