Peleburan OJK Butuh Kajian Intensif

Namun, FSS akhirnya dinilai gagal. Karena itu, pemerintah Negeri Gingseng akhirnya mengembangkan sistem tripartit atau pembagian wewenang ke tiga lembaga. Kementerian Keuangan bertugas mengambil kebijakan ekonomi, sedangkan BoK fokus menjaga stabilitas inflasi. Semetara itu, Financial Services Commisions (FSC) bertugas mengeluarkan kebijakan perbankan.

Berdasarkan kabar yang berkembang, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan pengawasan perbankan dari OJK ke BI. Pertimbangan tersebut muncul seiring ketidakpuasan Presiden Jokowi terhadap kinerja OJK selama pandemi Covid-19, termasuk terkait penyaluran kredit perbankan ke sektor ekonomi.

Namun, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, mengingatkan pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait OJK. Sebab, langkah yang kurang matang bisa mengakibatkan berbagai masalah baru di tengah kondisi perekonomian yang sedang kesulitan akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah agar melakukan pembenahan dan reformasi dalam tubuh OJK, bukan mengalihkan fungsinya ke BI," kata Syarief.

Halaman Selanjutnya....