Pelayanan ke Masyarakat Harus Maksimal
Menkumham, Supratman Andi Agtas
Secara garis besar terdapat beberapa perubahan substansi pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Keimigrasian, seperti Pasal 16 yang memberikan kewenangan pejabat imigrasi untuk melakukan penolakan pada orang yang ingin keluar wilayah Indonesia, hingga tahap penyidikan dan penuntutan (berdasarkan permintaan), yang sebelumnya hanya terbatas pada tahapan penyidikan.
Lalu, perubahan selanjutnya pada Pasal 72 terkait peningkatan koordinasi, antara pejabat imigrasi dan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas. Ada pula perubahan substansi pada jangka waktu pencegahan serta tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan.
Undang-Undang Keimigrasian merupakan undang-undang yang terdampak atas Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 40/ PUU-IX/2011 dan Nomor 64/PUUIX/ 2011, khususnya terkait Pasal 16 Ayat 1 huruf b dan Pasal 97 Ayat 1. Oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan mengubah kedua pasal tersebut.
Perubahan pada RUU Keimigrasian juga terdapat penambahan substansi, yang meliputi perizinan kepada pejabat imigrasi tertentu agar dilengkapi dengan senjata api sebagai bentuk perlindungan diri, serta sumber pendanaan.
Bagaimana perkembangan UU Perampasan Aset?
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya