Pelayanan ke Masyarakat Harus Maksimal
Menkumham, Supratman Andi Agtas
Masalah RUU Perampasan Aset sekarang ada di DPR. Pemerintah sudah menyerahkannya ke DPR. Pemerintah sudah menerima penjelasan dari DPR, terkait keterlambatan pengesahan RUU tersebut. Salah satu alasan adalah waktu yang sangat singkat di masa sidang DPR periode 2019-2024, yang akan berakhir pada Oktober 2024.
Oleh karena itu, pemerintah berencana kembali mengajukan RUU Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2024-2029.
Pemerintah sedang menyusun Prolegnas yang akan diajukan kepada DPR periode mendatang, dan RUU tersebut menjadi salah satu prioritas. Sekarang ini kami sedang memasuki pembahasan Prolegnas. Nanti, kami akan berkomunikasi dengan Presiden, apakah RUU dimaksud akan tetap dilanjutkan dalam Prolegnas atau tidak.
Pihak Kemenkumham akan mendorong Presiden Joko Widodo untuk tetap memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas 2024-2025. Ini yang sedang kami diskusikan agar dapat dimasukkan ke dalam Prolegnas tahun depan.
Bagaimana respons Anda soal isu paspor ganda pemain naturalisasi?
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya