Pelapor Khusus PBB Desak Indonesia Ambil Tindakan

JAKARTA - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar, Tom Andrews, pada Rabu (21/6) mendesak Indonesia mengambil tindakan nyata untuk mengatasi krisis berkepanjangan di Myanmar.

Dalam acara jumpa pers di Jakarta, Andrews mengatakan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) harus mempertimbangkan langkah-langkah alternatif untuk memecahkan kebuntuan persoalan Myanmar.

Jika Asean tetap menemui jalan buntu, Andrews mendesak Indonesia agar menghubungi negara-negara yang mendukung Myanmar serta terlibat dalam tindakan terkoordinasi yang bertujuan untuk mengisolasi junta dan mengurangi kapasitasnya dalam menyerang rakyat Myanmar.

Indonesia sendiri telah berbulan-bulan mencoba melibatkan para pemangku kepentingan utama pada konflik Myanmar dalam upaya untuk memulai proses perdamaian. Langkah itu dilakukan sesuai dengan mandat konsensus lima poin yang telah disepakati Asean pada 2021.

Menurut Andrews, upaya Indonesia untuk memajukan konsensus lima poin menghadapi dua hambatan utama, yaitu junta Myanmar terus menolak untuk mematuhi konsensus, dan hambatan berikutnya adalah bahwa sekelompok pemerintah baru saja mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan perwakilan junta.

Asean yang beranggotakan 10 negara, terpecah ketika pemerintah Thailand pekan ini mengadakan pertemuan dengan mengundang perwakilan junta Myanmar. Padahal, Myanmar selama ini dikucilkan dalam berbagai pertemuan Asean sejak militer negara itu melakukan kudeta pada Februari 2021.

Beberapa anggota Asean menolak hadir karena ketidaksetujuan mereka terhadap pertemuan itu. Thailand kemudian menyodorkan pembenaran atas pertemuan tersebut, dengan mengatakan bahwa dialog dengan junta sangat diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.

"Ini dapat menimbulkan dampak yang berbahaya, yaitu melegitimasi junta dan merongrong persatuan Asean," kata Andrews.

Selain itu Andrews juga mengungkapkan keprihatinan karena Asean masih melibatkan junta Myanmar dalam beberapa pertemuan formal organisasi regional itu. Dia menyebut bahwa Asean telah menunjuk Jenderal Tun Aung, panglima tertinggi Angkatan Udara Myanmar, sebagai ketua Konferensi Kepala Staf Angkatan Udara Asean 2023.

Andrews pun kemudian mengatakan bahwa Asean harus meminta pertanggungjawaban junta Myanmar atas pelanggaran yang dilakukan. "Asean harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk menuntut pertanggungjawaban junta atas pelanggaran hak asasi manusia dan pengabaian terhadap pelaksanaan konsensus lima poin," ucap dia.

Sanksi AS

Sementara itu dilaporkan bahwa Amerika Serikat (AS) akan menjatuhkan sanksi baru pada bank-bank milik negara Myanmar mulai pekan ini. Informasi itu datang dari narasumber yang mengetahui masalah ini danoutletberita di Thailand pada Selasa (20/6).

"Washington DC akan mengumumkan sanksi baru terhadap Bank Perdagangan Luar Negeri Myanmar dan Bank Investasi dan Komersial Myanmar pada Rabu," laporBangkok Business News.

Pihak Kedutaan Besar AS di Thailand mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa AS akan terus mencari cara untuk mempromosikan pertanggungjawaban kudeta dan kekerasan terkait, termasuk upaya untuk memblokir pendapatan rezim. Ant/ST/AFP/I-1