Pelaku Kecurangan Harus Disanksi

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir juga menegaskan bahwa dengan sistem zonasi dapat mengetahui kondisi pendidikan di Tanah Air yang sebenarnya. "Dengan sistem berbasis zonasi ini, sekarang kita tahu ada daerah yang tidak memiliki sekolah atau blind spot. Kemarin di Sulawesi Utara, dengan zonasi ini juga diketahui berapa meter jalan yang harus dibangun, karena selama ini tidak ada jalan yang layak ke sekolah itu," ujarnya.

Dengan diketahuinya kondisi riil pendidikan di daerah itu, maka saat ini hanya tergantung kemauan pemerintah daerah dan Kemendikbud. Pemerintah daerah, harus menyadari bahwa membangun manusia lebih penting dari segala-galanya dan itu hanya melalui pendidikan.

Secara terpisah, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin, menambahkan hingga saat ini Kemendikbud sudah menerima sekitar 200 aduan terkait kecurangan PPDB. Tapi, jumlah tersebut masih harus diverifikasi. "Yang sudah diverifikasi baru 30 aduan. Itu ditindaklanjuti kasus per kasus," jelasnya.

Terkait hukuman kepada pelaku kecurangan, Muchlis mengatakan hukuman tidak akan sampai merampas hak pendidikan peserta didik. "Untuk yang curang nanti anaknya dikembalilan ke zonasinya masing-masing. Sedangkan untuk orang tua yang memalsukan surat-surat dilaporkan ke polisi," tambahnya.

Swasta Terpuruk
Halaman Selanjutnya....