Pelabuhan Harus Mampu Atasi Tumpahan Minyak

JAKARTA - Kementerian Perhubungan tengah menyusun prosedur penanganan tumpahan minyak di perairan untuk meminimalisir dampak terhadap pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Pentingnya langkah antisipasi tersebut karena pencemaran akibat tumpahan minyak berdampak sangat fatal bukan hanya terhadap lingkungan laut, tetapi juga terhadap biota laut dan masyarakat di sekitarnya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat membuka simposium internasional lingkungan kelautan bertajuk Mendukung Kelestarian Laut Indonesia, Menjunjung Martabat Bangsa yang berlangsung di Jakarta, Rabu (28/11), mengatakan penyusunan prosedur penanganan tumpahan minyak di laut merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga lingkungan.

Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi piagam Aksesi Konvensi Ballast Water Management (BWM) yang digagas oleh International Maritime Organization (IMO) dalam sidang majelis lembaga tersebut yang ke-29 di London,pada 2015.

"Tumpahan minyak di perairan Indonesia dalam skala kecil maupun besar bersumber dari eksplorasi dan angkutan kapal yang mengakibatkan kerugian di daerah terdampak," kata Menhub.

Sebab itu, pemerintah harus memiliki regulasi yang harus dijalankan dengan benar mulai dari operator kapal maupun operator pelabuhan, sehingga kesadaran dari para pelaku mulai terbangun dengan baik yang pada akhirnya jadi langkah antisipasi.
Halaman Selanjutnya....