Pejabat Tidak Etis

Yasonna melemparkan kesalahan kepada Arief, padahal Yasonna lah yang tidak mau mematuhi aturan perundang-undangan yang ada. Arief tersinggung dan dipermalukan ke depan publik. Akhirnya, Arief mengambil sikap tegas. Arief memutuskan tidak akan memberikan pelayanan di atas lahan Kemenkumham itu, tepatnya perkantoran di Kompleks Kehakiman dan Pengayoman, Tangerang. Pelayanan tersebut mencakup penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah.

Walaupun konflik antara Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly akhirnya bisa didamaikan, tetapi pertengkaran yang mereka umbar di depan publik sangat tidak etis dan tidak mendidik. Mereka sepakat mencabut laporan mereka ke polisi. Kesepakatan itu tercapai usai Arief dan Sekjen Kemenkumham, Bambang Sariwanto, dipertemukan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/7) siang. Pertemuan itu dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo. Hadir juga Gubernur Banten, Wahidin Halim. Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar dua jam. Permasalahan IMB Politeknik milik Kemenkumham, yang menjadi pemicu utama konflik itu, akan diselesaikan dengan bantuan Gubernur Banten dalam jangka waktu tiga hari ke depan.

Perbedaan pendapat tentang sesuatu merupakan hal yang lumrah di era demokrasi saat ini. Yang menjadi tidak lazim adalah dua pejabat negara di dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengumbar pertengkaran itu di ranah publik. Publik menjadi semakin miris saat salah satu dari mereka mengambil sikap yang sampai mengorban kepentingan masyarakat. Padahal, keberadaan atau tujuan utama sebuah lembaga pemerintahan itu memberikan pelayanan publik. Mereka memperlihatkan egonya masing-masing. Yang terkena dampak dan dirugikan adakah masyarakat. Mereka tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik.