Pejabat Kemenkeu Didakwa Terima Gratifikasi

Sebagai imbalan atas bantuan mengurus anggaran dana alokasi khusus dan dana insentif daerah, pejabat Kemenkeu, Yaya Purnomo didakwa terima gratifikasi.

JAKARTA - Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yaya Purnomo didakwa menerima suap 300 juta rupiah dan gratifikasi 3,745 miliar rupiah, 53.200 dollar AS (sekitar 794,584 juta rupiah), dan 325 ribu dollar Singapura (3,551 miliar rupiah) dengan total 8,39 miliar rupiah. Semua dana ini untuk mengurus anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) di 10 kabupaten.

"Yaya Purnomo bersama anggota Komisi XI DPR, Amin Santono dan Eka Kamaluddin menerima hadiah 300 juta rupiah dari Bupati Lampung Tengah Mustafa yang merupakan bagian 2,8 miliar rupiah yang diterima Amin Santono agar mengupayakan Kabupaten Lampung Tengah mendapat anggaran dari DAK dan DID dalam APBN 2018," kata jaksa penuntut umum (JPU), Wawan Yunarwanto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/9).

Yaya Purnomo adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Dalam dakwaan pertama disebut, Yaya sudah kenal Amin Santono (anggota fraksi PAN DPR) sebagai teman satu kampung di Kuningan, Jawa Barat, dan sering berinteraksi terkait anggaran. Amin lalu mengenalkan Yaya dengan Eka Kamaluddin di kantin Kemenkeu. Eka bersama rekannya Iwan Sonjaya lalu mencarikan daerah yang butuh anggaran bersumber DAK dan DID APBN 2018 melalui usulan Amin Santono dengan syarat memberikan fee sebesar 7 persen dari angaran.

Eka menawarkan anggaran ke Kadis Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman karena pada 2017, Lampung Tengah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan kabupaten itu juga belum mendapat DID. "Taufik Rahman melaporkan penawaran tersebut kepada Bupati Lampung Tengah Mustafa, dan Mustafa menyetujuinya. Taufik Rahman lalu mempersiapkan proposal dan dokumen pengajuan DID TA 2018," tambah jaksa.

Serahkan Proposal

Taufik menyerahkan proposal anggaran DAK Fisik bidang jalan senilai 300 miliar rupiah dan proposal DID senilai 8,5 miliar rupiah. Eka kembali menyampaikan commitment fee sebesar 7-10 persen untuk pihak yang mengurus anggaran yaitu Amin Santono, Eka Kamaluddin, Iwan Sonjaya, Yaya Purnomo, dan Kepala Seksi Perencanaan DAK Non Fisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rifa Surya.

Eka dan Amin lalu menyerahkan proposal itu kepada Koordinator Badan Anggaran dari Fraksi PAN Komisi XI Sukiman bersamaan dengan proposal Kota Tual dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Pada 30 Oktober 2017, Rifa Surya memberitahukan bahwa anggaran yang diajukan Amin berhasil yaitu untuk Kota Tual 29,801 miliar rupiah; Kabupaten OKU sebesar 29,901 miliar rupiah, dan Kabupaten Lampung Tengah sebesar 79,775 miliar rupiah. Lampung Tengah juga mendapat anggaran DID sebesar 8,5 miliar rupiah.

Mustafa melalui Taufik Rahman lalu memberikan uang kepada Eka Kamaludin sebesar 3,175 miliar rupiah secara bertahap yaitu sebesar 1 miliar rupiah pada November 2017 di Hotel Fiducia Jakarta; 1,5 miliar rupiah pada November 2017 di Plaza Atrium Jakarta; serta 675 juta rupiah pada akhir November 2017 di Plaza Atrium Jakarta.

mza/Ant/N-3