Pejabat Harus Lakukan Revolusi Mental

Dalam hal jual beli jabatannya misalnya. Telah ada mekanisme yang berlaku sesuai aturan. Tapi tetap saja, masih ada yang memanfaatkan masalah promosi dan mutasi jabatan demi kepentingan serta keuntungan pribadi. Sementara di satu sisi, masyarakat sekarang makin kritis dan ketat mengawasi.

Harusnya itu dipahami oleh para kepala daerah. "Ya, walau pun sistemnya sudah bagus, aturannya sudah bagus, tapi kalau integritas dari mental kita, misalnya masih jual beli jabatan, masih memanfaatkan anggaran untuk korupsi itu kan yang salah memang oknumny a. Saya kira ini akan mengganggu sistem tata kelola pemerintahan. Makanya patuhi aturan mekanisme yang ada, ikuti. Hati-hati pada area rawan korupsi yang menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah bansos mekanisme pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan," tutur Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, revolusi mental akan berhasil jika ada kesadaran dari diri sendiri untuk berubah ke arah lebih baik. Ini yang jadi titik tekan. Karena revolusi mental, salah satu tujuannya adalah membangun dan menjaga integritas pribadi. Dan itu, di awali dari niat dan komitmen pribadi. Lalu, diimplementasikan lewat perbuatan dan kebijakan.

"Intinya tolong ikuti aturan, pahami area-area rawan korupsi," katanya. Seperti diketahui, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra ditangkap penyidik KPK lewat operasi tangkap tangan. Sunjaya ditangkap karena diduga terlibat dalam praktek jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon. Kini, Sunjaya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK.

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, Bupati Cirebon dalam melakukan promosi dan mutasi jabatan di Pemkab Cirebon mematok harga. Febri mencontohkan, untuk jabatan camat misalnya, Sunjaya mematok tarif 50 juta. Untuk jabatan yang lebih tinggi lagi, tarifnya lebih besar lagi. Bisa mencapai ratusan juta untuk posisi eselon II. Dan semakin penting posisi birokrasi yang akan diisi, semakin tinggi tarifnya.
Halaman Selanjutnya....