Pejabat AS Tuduh Rusia dan Tiongkok Halangi Pernyataan ASEAN soal Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Pernyataan EAS yang diusulkan memuat sub-klausul tambahan atas pernyataan yang disetujui tahun 2023, dan ini tidak disetujui. Disebutkan resolusi PBB tahun 2023 yang mengatakan bahwa UNCLOS "menetapkan kerangka hukum yang menjadi dasar semua kegiatan di lautan dan samudra harus dilaksanakan".

Sub-klausul lain yang tidak disetujui menyatakan bahwa lingkungan internasional, termasuk "di Laut Tiongkok Selatan, Semenanjung Korea, Myanmar, Ukraina, dan Timur Tengah ... menghadirkan tantangan bagi kawasan tersebut".

Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, mengatakan pada pertemuan puncak itu bahwa Beijing berkomitmen pada Unclos dan berusaha keras untuk mencapai kesimpulan awal mengenai kode etik, sembari menekankan klaimnya memiliki dasar sejarah dan hukum yang kuat.

"Negara-negara terkait di luar kawasan hendaknya menghormati dan mendukung upaya bersama Tiongkok dan negara-negara kawasan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, serta sungguh-sungguh memainkan peran konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan," tuturnya.