PBB tekankan masyarakat harus berdiri tegak untuk hak asasi manusia

Jakarta - Wakil Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (HAM PBB), Muhammadou M.O Kah menekankan bahwa masyarakat harus berdiri tegak untuk hak asasi manusia melalui komitmen yang kuat pada kerukunan beragama.

"Terjadi krisis dan kesulitan di berbagai belahan dunia, geopolitik terus bergeser dan nurani semakin melemah. Kemanusiaan menuntut kita semua untuk berdiri demi hak asasi dan martabat manusia," kata Muhammadou dalam Konferensi Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang digelar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Institut Leimena di Jakarta, Selasa.

Muhammadou mengusulkan beberapa poin penting untuk meneguhkan komitmen kerukunan beragama, yakni penguatan kerangka pendidikan, forum dialog, reformasi hukum, pelibatan masyarakat, teknologi digital, kecerdasan buatan untuk toleransi dan kebaikan, menjaga kelompok rentan, dan respons cepat kepada kejahatan yang mengarah pada kebencian.

"Negara hukum membutuhkan dukungan yang memadai, kesiapsiagaan dan kapasitas, serta kecakapan, termasuk literasi keagamaan lintas budaya, juga meningkatkan partisipasi pemuda dan perempuan," ujarnya.

Ia mengutarakan agama seharusnya menjadi inspirasi dan kekuatan untuk mempersatukan sesama dalam kemanusiaan, sehingga peran pemerintah yang berintegritas dan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab perlu didukung oleh lembaga-lembaga keagamaan serta organisasi masyarakat sipil agar bisa memberikan pencerahan nilai-nilai HAM yang positif.

"Agama memiliki kekuatan untuk mengubah narasi kita akan dunia. Secara umum, diplomasi keagamaan itu vital, berdiri di atas HAM untuk semua," tuturnya.

Agama, lanjutnya, juga berperan membentuk pola pikir yang baik untuk melayani keramahan, pengharapan dan cinta kasih.

Menurutnya, berdiri bagi HAM harus menjadi tekad bersama di dalam masyarakat beragama untuk mendorong pemenuhan berbagai hak sosial ekonomi, hak hidup dalam damai, menghapus perdagangan manusia, dan membangun dunia yang adil.

Sementara itu, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN bidang Politik dan Keamanan, Matheus Michael Tene mengatakan komunitas negara-negara anggota ASEAN perlu memperkuat program dialog lintas agama dan budaya untuk merealisasikan visi ASEAN setelah 2025 menuju ASEAN 2045.

"Masa depan ASEAN dalam 20 tahun ke depan bergantung kepada komunitas ASEAN untuk berevolusi dan mengembangkan ketangguhan dalam menghadapi ketidakpastian dan gangguan. Kawasan ini memiliki sejarah dan tradisi moderasi yang panjang, bahkan selama berabad-abad, orang-orang dari berbagai agama dan ras telah hidup bersama dalam damai dan harmonis," kata dia.