PBB Kecam Monopoli Vaksin oleh Negara Kaya

JENEWA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada Kamis (7/10) menyatakan bahwa monopoli vaksin Covid-19 oleh negara-negara maju merupakan tindakan tidak bermoral dan bodoh dan menegaskan bahwa menghalangi akses vaksin bagi negara-negara miskin berisiko merusak ketahanan mereka sendiri terhadap pandemi.

Sementara itu Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengatakan bahwa setiap negara yang telah sepenuhnya mengimunisasi lebih dari 40 persen populasinya, berbuat terlalu sedikit untuk menghentikan krisis Covid-19. Mereka juga harus memastikan vaksin diberikan ke negara-negara yang berpotensi besar terkena serangan virus.

"WHO hanya menginginkan 10 persen populasi di setiap negara divaksinasi sepenuhnya pada akhir September. Sayangnya target itu meleset di 56 negara dan semua itu bukan karena atas kesalahan mereka," kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO mengatakan bahwa saat ini 1,5 miliar dosis vaksin bisa diproduksi setiap bulan, dan dengan waktu kurang dari satu pekan saja diperlukan untuk mencapai target 10 persen itu.

"Ketidaksetaraan vaksin membantu dan mendukung terjadinya pandemi Covid-19," kata Sekjen Guterres dalam konferensi pers virtual bersama Tedros."Ini memungkinkan varian untuk berkembang dan menjadi liar, hingga menciptakan jutaan kematian lagi di dunia serta memperpanjang perlambatan ekonomi yang dapat menelan kerugian triliunan dollar," imbuh dia.
Halaman Selanjutnya....