PBB Desak Taliban Setop Larangan yang Rampas Hak Perempuan Afghanistan

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendesak Taliban untuk membatalkan segala kebijakan larangan terhadap hak-hak perempuan Afghanistan. Sebanyak lima belas anggota DK PBB menyatakan keprihatinan yang mendalam terkait Taliban yang melarang perempuan dan anak perempuan untuk pergi ke universitas.

Dilansir dari Anadolu, DK PBB mengecam penangguhan sekolah di atas kelas enam untuk anak perempuan Afghanistan dan menuntut partisipasi penuh, setara, dan bermakna dari perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.

Dewan itu juga mendesak Taliban untuk membuka kembali sekolah dan dengan cepat membalikkan kebijakan dan praktik yang disebut mewakili semakin meningkatnya penghapusan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Mengekspresikan keprihatinan yang mendalam mengenai laporan bahwa Taliban telah melarang pegawai perempuan pada LSM dan organisasi internasional untuk pergi bekerja, DK PBB mengatakan hal itu akan berdampak langsung dan signifikan pada operasi kemanusiaan di Afghanistan.

Kepala bantuan PBB Martin Griffiths dalam pengarahannya kepada DK PBB pekan lalu menggambarkan suramnya situasi keamanan di Afghanistan. Menurutnya, 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan dan 20 juta orang menghadapi kelaparan akut.

Taliban telah gagal memenuhi janji mereka kepada komunitas internasional. Perempuan dan anak perempuan telah dirampas haknya, termasuk hak atas pendidikan.

Perempuan menghilang dari publik sejak Taliban kembali berkuasa pada 15 Agustus 2021, ketika pejabat dari pemerintahan Kabul yang didukung AS melarikan diri dari Afghanistan menyusul mundurnya pasukan asing dari negara tersebut.

Anak perempuan dilarang masuk sekolah tingkat menengah dan atas. Banyak perempuan menuntut hak mereka dipulihkan dengan turun ke jalan, memprotes, dan mengorganisasi kampanye.

Sementara, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk menunjuk pada "konsekuensi yang mengerikan" dari keputusan untuk melarang perempuan bekerja untuk organisasi non-pemerintah (LSM).

"Tidak ada negara yang dapat berkembang - bahkan bertahan - secara sosial dan ekonomi dengan setengah populasinya dikecualikan," kata Türk dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jenewa, dikutip dari Associated Press, Kamis (29/12).

"Pembatasan tak terduga yang dikenakan pada perempuan dan anak perempuan ini tidak hanya akan meningkatkan penderitaan semua warga Afghanistan, tetapi saya khawatir, menimbulkan risiko di luar perbatasan Afghanistan," lanjutnya.