PBB Desak Asean Beraksi

NEW YORK - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, beserta pendahulunya, Ban Ki-moon, menyerukan para pemimpin pemerintahan di negara-negara Asia tenggara untuk beraksi bagi mengakhiri krisis di Myanmar. Seruan itu disampaikan dalam video konferensi pertemuan para pemimpin Dewan Keamanan PBB pada Senin (19/4).

"Saya mendesak para pemimpin (di negara-negara Asia tenggara) agar segera beraksi untuk mengambil langkah terpadu guna mencegah kekejaman yang sedang berlangsung dan eskalasi kekerasan lebih lanjut di Myanmar," ucap Ban Ki-moon.

Desakan mantan Sekjen PBB itu dilontarkan jelang pelaksanaan KTT Khusus Association of Southeast Asian Nations (Asean) yang membahas soal Myanmar dan akan digelar pada Sabtu (24/4) di Jakarta, Indonesia.

"Mereka (para pemimpin negara Asean) harus menyetujui bahwa delegasi tingkat tinggi akan mengunjungi Myanmar untuk terlibat dengan semua pihak terkait. Saya dengan tulus mengimbau para pemimpin Asean untuk melangkah bersama dengan PBB untuk membantu rakyat dan negara Myanmar," imbuh mantan Sekjen PBB itu.

Ban Ki-moon pun mengatakan bahwa ia menyesali terjadinya perpecahan di dalam Asean yang telah menghalangi tanggapan bersama dan menyerukan Dewan Keamanan PBB, yang juga telah terpecah atas Myanmar, untuk bertindak tegas untuk mencegah hal yang terburuk di Myanmar dan di sekitarnya.

Sementara itu Sekjen Guterres mengatakan bahwa peranan Asean menjadi sangat penting dari sebelumnya karena kawasan ini menghadapi krisis yang mendesak di Myanmar.

"Situasi ini membutuhkan tanggapan internasional yang kuat yang didasarkan pada upaya regional terpadu. Saya mendesak para aktor regional untuk meningkatkan pengaruh mereka guna mencegah kerusakan lebih lanjut dan pada akhirnya, menemukan jalan keluar yang damai atas krisis ini," papar Guterres.

Tanggapan UE

Terkait tanggapan internasional terhadap Myanmar, Uni Eropa (UE) pada Senin mengumumkan bahwa mereka telah menjatuhkan sanksi terhadap 10 petinggi junta dan dua perusahaan konglomerat yang memiliki hubungan dengan militer.

"(Sanksi diberikan pada) individu yang bertanggung jawab merusak demokrasi dan supremasi hukum di Myanmar/Burma, dan atas keputusan yang represif serta pelanggaran hak asasi manusia yang serius," demikian pernyataan UE.

Sementara dua perusahaan yang dikenai sanksi berupa pembekuan aset dan larangan pemberian visa dijatuhkan pada Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Limited (MEC) yang dimiliki dan dikendalikan oleh Angkatan Bersenjata Myanmar, dan memberikan keuntungan pada militer.

Kedua perusahaan itu diketahui bergerak dibidang perdagangan, produksi alkohol, rokok dan barang-barang kebutuhan pokok. "Dan para petinggi yang dikenai sanksi sebagian besar merupakan anggota Dewan Administrasi Negara yang telah melecehkan demokrasi di Myanmar," kata para diplomat UE. AFP/I-1