Pasukan Oranye Menanti Realisasi Janji Pram-Doel

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang lebih dikenal dengan sebutan pasukan oranye boleh tersenyum lebar seiring “janji manis” yang dilontarkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno untuk menyejahterakan mereka.

Sebanyak 2.800 orang meliputi pasukan teknis lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditambah 267 lurah menjadi saksi pengucapan janji Pramono saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (20/2). Bisa dipahami, janji itu bukan sekadar basa-basi, melainkan upaya pemimpin untuk memotivasi pasukan oranye.

Harapannya, agar mereka kembali menunjukkan kekuatannya sebagai garda terdepan menjaga kebersihan dan kenyamanan di setiap sudut Jakarta. Pasukan teknis ini terdiri dari pasukan oranye (PPSU), pasukan biru (satuan teknis Dinas Sumber Daya Air), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), dan pasukan hijau (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota).

Kemudian, pasukan kuning (Bina Marga), personel Dinas Perhubungan, Pasukan Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta. PPSU dijanjikan terbebas dari evaluasi setiap tahun asalkan rajin bekerja sesuai kontrak. Lalu, apabila kinerja mereka tak sesuai harapan, tentu saja ada konsekuensi yang menanti.

Sayang, Pramono tak menyebutkan secara rinci bentuk konsekuensi yang dimaksud. Namun para petugas terlanjur bertepuk tangan mendengar evaluasi setahun sekali yang ditiadakan. Selain itu, dia berjanji mempertimbangkan masa tua para petugas, serta mempermudah syarat rekrutmen mereka dari semula mensyaratkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) menjadi lulusan sekolah dasar (SD) dan bisa baca tulis.

Ini menjadi upaya membuat para petugas nyaman dan yang terpenting, sebut Pram, bisa bahagia saat bekerja. Selama ini, kata Pram, mereka bekerja dengan luar biasa untuk membuat Jakarta menjadi nyaman dan aman tapi seringkali masih dianggap kurang oleh berbagai pihak.

Selain itu, perubahan syarat perekrutan PPSU dilakukan mengingat Jakarta saat ini membutuhkan ribuan orang petugas yang salah satu tugasnya mempercepat perbaikan prasarana dan sarana publik yang rusak, kotor, dan atau mengganggu masyarakat tersebut. Karenanya, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan pun akan dia revisi.

Adapun jumlah PPSU di setiap kelurahan berkisar antara 40-70 orang. Dengan jumlah kelurahan di Jakarta sebanyak 267 maka total petugas se-Jakarta antara 10.687-18.960 orang.Bagi Pramdan Rano, PPSU dan pasukan teknis lintas OPD menjadi kekuatan utama dalam membuat Jakarta lebih aman, lebih nyaman, lebih bersih, dan lebih enak dilihat.

Dia berharap nantinya para petugas mau bekerja bersama-sama untuk kebaikan Jakarta yang dicita-citakan menjadi kota global. Jakarta, kata dia, diinginkan menjadi lebih aman, nyaman, bersih, terawat, dan rapi.

Disambut 

Janji manis Pram-Doel disambut hangat. Mulyana (35), PPSU di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat salah satunya menyoroti evaluasi tahunan. Menurut Mulyana, ketiadaan evaluasi setiap tahun berimbas pada tak perlu lagi dia melamar posisi yang sama di tahun depan, di samping status kerja dia kontrak.

Selain menyoal evaluasi, dia juga menyambut positif persyaratan perekrutan. Tetapi, Mulyana yang sudah sembilan tahun mengabdi untuk Jakarta itu mengatakan sebenarnya syarat pendidikan SD sudah diterapkan sejak dia mendaftar dulu.

Walau begitu, penegasan Pram-Doel memungkinan lebih banyak rekannya yang lulusan SD mendaftarkan diri. Apalagi, kata dia, tak ada dokumen pelengkap lainnya yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Selebihnya, hanya KTP dan surat keterangan sehat.

Sementara itu, perkara kesejahteraan, Mulyana mengatakan gajinya terbilang cukup, 5,3 juta sebulan ditambah tunjangan hari raya (THR) saat Lebaran yang besarannya satu kali gaji. Setali tiga uang dengan Mulyana, Muhammad Yusuf Habibie (33) dan Irfan Maulana (28) ikut bahagia dengan janji manis Pram-Doel.

Yusuf yang bertugas di Lagoa, Koja Jakarta Utara sejak tahun 2019, sementara Irfan sejak 2017 di area sama, berpendapat syarat baru akan memudahkan lebih banyak warga Jakarta lainnya yang ingin melamar.