Pastikan Program Pemerintah Berdampak Langsung di Setiap Tahapan Pembangunan

Akademisi Prof.Ir. Rachmat Pambudy, M.S dipercaya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rachmat menggantikan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sebelumnya dijabat oleh Suharso Monoarfa. Rachmat dikenal sebagai akademisi di bidang agribisnis dan telah lama mengabdi sebagai Dosen Terakreditasi di IPB, hingga akhirnya memperoleh status sebagai Guru Besar di bidang Kewirausahaan di kampus yang sama pada tahun 2022.

Ia turut aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjadi Sekretaris Jenderal hingga Wakil Ketua Umum, mendampingi Prabowo Subianto yang saat itu Ketua Umum HKTI periode 2010-2015.

Wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini berkesempatan mewawancarai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy dalam sejumlah kesempatan yang berbicara terkait target pertumbuhan ekonomi 8 persen, masalah kebocoran anggaran negara, swasembada pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), delapan visi-misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita akan masuk ke dalam RPJMN 2025—2029, dan sejumlah isu penting lainnya. Berikut petikannya.

Strategi apa yang disiapkan pemerintah mendorong ekonomi tumbuh 8 persen?

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menjelaskan delapan strategi dan satu langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh 8 persen berkelanjutan.

Delapan strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan; ekonomi biru dan ekonomi hijau; pariwisata dan ekonomi kreatif; perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; transformasi digital; lalu investasi (foreign direct investment) berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kemudian juga belanja negara untuk produktivitas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan, electric vehicle, dan lain-lain.

Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter yang pro-growth.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan indikator kinerja serta fokus pembangunan yang tergambar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) lima tahun ke depan. PSN sendiri adalah proyek prioritas terpilih yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian sasaran RPJMN, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat.

Salah satu PSN yang memberikan dampak luas dalam program MBG yang akan memenuhi gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah, serta mendorong prestasi dan partisipasi siswa.

PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86 persen di tahun pertama RPJMN. Dengan kontribusi pembelanja negara 71 triliun rupiah, bisa meningkatkan 0,86 persen.

Program MBG akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, lapangan kerja, hingga sarana dan prasarana logistik yang bakal menumbuhkan desa swasembada pangan, energi, serta air. Hal ini diiringi sinergi dengan pengembangan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air.

Jika Presiden Prabowo pada waktu itu punya program big push strategy, ini adalah contoh big push strategy yang langsung bisa dilaksanakan, karena agregat demand yang besar diminta akan menimbulkan supply juga yang besar. Jadi, demand create supply ini akan menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dan diharapkan program PSN ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Trajektori pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,3 persen, kemudian pada 2026 sebesar 6,3 persen, lalu 7,3 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen.

ANTARA/Rivan Awal Lingga

Bagaimana agar program MBG bisa efektif?

Sayamengharapkan Perencana Ahli Utama (PAU) Kementerian PPN/Bappenas dapat terlibat langsung dalam mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini menjadi salah satu prioritas utama Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga perlu diawasi secara ketat.

Kami berharap PAU dapat terlibat langsung dalam mengawasi program ini, dan menunjukkan kontribusi nyata Bappenas dalam menjamin keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini.

Apa tantangan terbesar program MBG ini?

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan ini, yakni memastikan program berjalan sesuai dengan rencana. Pengalaman pelaksanaan program sejenis sebelumnya menunjukkan program MBG mampu meningkatkan derajat kesehatan, kualitas gizi, serta kehadiran siswa di sekolah. Selain itu, dampak positif lainnya termasuk peningkatan daya tahan masyarakat dan keberlanjutan pendidikan yang lebih baik.

PAU sepakat mendukung penuh upaya ini untuk memastikan hasil yang lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Saya mengapresiasi masukan PAU dan berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program ini demi mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi, tetapi juga mendukung pengurangan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, serta membantu swasembada pangan dan energi. Pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan untuk memastikan program ini benar-benar tepat sasaran dan berjalan efektif. Setiap kesalahan yang terjadi akan langsung ditangani oleh Presiden.

Anda mengajak Inggris kerja sama ketahanan energi-air-pangan. Apa manfaatnya?

Ketahanan pangan, energi, dan air adalah agenda utama Pemerintahan Presiden Prabowo. Jika kita dapat mengintegrasikan ini dengan TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals), kita tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga jejak karbon sekaligus menciptakan swasembada pangan.

Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Inggris, khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pengembangan infrastruktur hijau dan peningkatan kerja sama di sektor energi dan transportasi hijau.

Kami sangat terbuka untuk menjajaki kerja sama di sektor transportasi dan energi hijau, serta implementasi pembiayaan inovatif berbasis keahlian yang dimiliki Inggris untuk implementasi agenda pembangunan berkelanjutan

Bagaimana pandangan Anda terkait pencegahan korupsi?

Kebocoran ekonomi yang tinggi, antara lain karena lemahnya tata kelola, belum optimalnya penerimaan negara, dan tidak efisiennya penggunaan anggaran. Tax ratio Indonesia masih rendah, kisaran 10 persen. Dari sisi belanja, kebocoran keuangan negara diperkirakan mencapai 30 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Salah satu sumber utama kebocoran APBN adalah korupsi, yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum.

Pemberantasan korupsi menjadi prioritas dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Astacita.

Pemerintah disebut berkomitmen melakukan pencegahan korupsi dengan mendorong peningkatan efisiensi investasi, penguatan penerimaan negara, serta pengelolaan sumber daya secara akuntabel untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kami mengharapkan kementerian dan lembaga dapat terus berkolaborasi dalam penguatan tata kelola yang baik guna menjawab tantangan besar terkait pencegahan korupsi demi mewujudkan pembangunan transparan dan berkeadilan.

Presiden Prabowo mengamanatkan kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai orkestrator perencanaan pembangunan nasional yang harus mampu memastikan program dan kegiatan di kementerian/lembaga/daerah mempunyai kontribusi signifikan, terukur, dan bersinergi untuk mencegah korupsi dalam setiap tahap pembangunan.

Seperti apa dahsyatnya kebocoran keuangan negara?

Kebocoran itu bisa dari berbagai sisi. Kebocoran dari penerimaan, kebocoran dari pengeluaran, dan kebocoran dari inefisiensi, dan ini terjadi dalam semua lapisan dan juga terjadi di semua bidang.

Pertama, kebocoran uang disebabkan penerimaan negara belum optimal mengingat tax ratio Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sekitar 10 persen, jauh di bawah negara seperti Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 15 persen.

Selanjutnya ialah kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di atas 30 persen yang telah berlangsung sejak 30 tahun lamanya. Sumber utama dari kebocoran APBN adalah korupsi yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum.

Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi atau Perception Corruption Index Indonesia tahun 2023 skornya masih 34 dari 100 dan ini berada di peringkat 115 dari 180 negara. Jadi indikator korupsi, indeks persepsi korupsi sejalan, sejalan dengan prestasi kita di banyak segi.

Kemudian, potensi kerugian negara turut berasal dari penambangan ilegal yang diperkirakan mencapai 105 triliun rupiah per tahun. Judi online juga memberikan kerugian ekonomi hingga Rp900 triliun pada tahun 2024.

Kebocoran masih ditambah lagi kebocoran-kebocoran lain karena belanja-belanja yang tidak pas. Mulai dari belanja negara sampai belanja rumah tangga, belanja rumah tangga sampai belanja individu, dan belanja individu itu terjadi pada hal-hal yang seharusnya sudah dilarang, ada belanja narkoba. Jadi, sekarang belanja narkoba sudah menjadi bagian dari kebocoran yang harus menjadi bagian yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan, yang seharusnya kita atasi.

Bagaiamana Bappenas terlibat dalam perencanaan kehutanan?

Melalui implementasi proyek strategis nasional, dapat menciptakan pemanfaatan hutan yang lebih optimal, mendukung ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Sinergi Bappenas dengan Kementerian Kehutanan penting. Hutan memiliki banyak sekali sumber kekayaan yang dapat dimanfaatkan dan dikelola. Karena itu, hutan harus dijadikan sebagai cadangan pangan, energi, dan air untuk generasi masa depan. Bappenas sendiri memastikan akan membantu dan mengawal pada aspek perencanaan.

Kini, Indonesia memiliki kawasan hutan tropis seluas 126,7 juta hektare (ha) yang terdiri atas hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Seluruh jenis hutan ini berpotensi tinggi sebagai sumber daya ekonomi melalui produk hutan, keanekaragaman hayati, dan cadangan karbon. Namun, sekitar 12,7 juta hektare lahan kritis yang tersebar di kawasan hutan perlu ditangani agar fungsi ekologis dari area tersebut dapat terjaga secara optimal.

Dua usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) terkait kehutanan juga dibahas dalam pertemuan dua menteri tersebut, yaitu ketahanan pangan dan energi melalui perhutanan berbasis masyarakat, serta penyelamatan mata air kritis untuk ketahanan air. Hal ini mengingat sektor kehutanan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi beserta pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan hutan lestari dan perhutanan sosial sebagaimana terkandung di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mendukung pencapaian target jangka panjang Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045.

(Kami) harapkan agar kolaborasi ini dapat memberikan dampak signifikan dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia berbasis kekayaan hutan. Kehutanan memiliki banyak sekali sumber kekayaan yang dapat kita manfaatkan dan kelola. Hutan harus dijadikan cadangan pangan, energi, dan air untuk masa depan, bukan kita sendiri tetapi anak cucu kita.

Bagaimana pandangan Anda tentangan swasembada pangan?

Swasembada pangan membutuhkan lahan yang sehat dan produktif. Swasembada pangan sebagai salah satu program unggulan dalam visi dan misi Presiden RI dalam lima tahun ke depan, membutuhkan lahan yang sehat dan produktif.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, telah ditegaskan bahwa visi dan misi berbagai program selama lima tahun ke depan memerlukan upaya transformatif, berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, serta berbasis pada kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan tanah. Mulai dari pemanfaatan teknologi dalam penyerapan karbon, pengembangan biochar (bahan padat kaya karbon hasil konversi dari limbah organik), langkah nyata aforestasi (pembentukan hutan di area yang sebelumnya bukan hutan) dan reforestasi, serta meningkatkan karbon tanah organik pada lahan pertanian secara berkelanjutan.

Saat ini, kandungan karbon tanah organik pada lahan pertanian Indonesia relatif rendah dan semakin menurun. Tercatat, sekitar 77 persen lahan sawah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, memiliki kandungan karbon tanah yang rendah, yakni 1,25-1,91 persen.

Berdasarkan Survei Pertanian Terintegrasi dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, terdapat 89,5 persen lahan pertanian Indonesia yang berstatus tidak berkelanjutan.

Kondisi ini utamanya disebabkan oleh rendahnya produktivitas lahan pertanian, tingginya risiko dari penggunaan pupuk dan pestisida, serta isu kepemilikan lahan.

Melalui kebijakan penguatan kesehatan tanah (soil health policy), diharapkan menjadi langkah transformatif guna memastikan peningkatan produktivitas lahan di Indonesia menuju swasembada pangan nasional.

Yang tak kalah penting ialah anggaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk sejumlah jenis pupuk agar tersalurkan secara efektif dan efisien.

Soil health policy diharapkan menjadi langkah transformatif untuk memastikan subsidi pupuk sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan tanaman. Kami yakin bahwa agenda kita ini merupakan tonggak dasar dalam membangun kebijakan penguatan kesehatan lahan atau soil health policy dan peningkatan produktivitas lahan di Indonesia, menuju swasembada pangan nasional.