Pasang Bendera LGBT, Kemlu RI Minta Klarifikasi Dubes Inggris di Jakarta

Satu minggu setelah kontroversi itu, pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal rencana mendorong revisiKitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur pemidanaan terhadap LGBT, kembali menarik perhatian publik.

Berbicara pada wartawan di Bali, Rabu (18/5),Mahfud MD menyatakan revisi yang berisi aturan pemidanaan itu sudah ada, tetapi pembahasannya terhenti pada 2017. Ia mendorong beleid tersebut segera digolkan, dan jika ada yang tidak setuju, bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan ini memicu kecaman beberapa kelompok masyarakat sipil yang menilai pidana LGBT lewat RKUHP melanggar ranah privasi warga negara.