Parlemen Harus Dorong Pendanaan SDGs

Khususnya di tingkat global. Karena itu DPR, harus berkomitmen untuk melaksanakan hasil dari pertemuan yang dituangkan dalam Bali Declaration. Sedangkan Misiyah, Direktur Eksekutif Institute Kapal Perempuan, mengatakan, isu gender menjadi isu bersama berbagai negara diantara isu-isu penting lainnya yaitu perdamaian, penghapusan kemiskinan dan lingkungan hidup.

Dalam kontek ini parlemen dituntut untuk sungguh-sungguh memastikan kebijakan dan penganggaran yang mengarusutamakan gender di semua tujuan SDGs. Kebijakan yang inklusif dan memberikan afirmasi untuk memastikan tidak seorang pun tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan. Sementara Hamong Santono, Senior Program Officer SDGs INFID menganjurkan dua langkah yang perlu diambil DPR.

Pertama, parlemen bersama pemerintah menghitung pendanaan untuk mencapai sebagian atau seluruh target SDGs 13 tahun ke depan hingga 2030. Kedua, mempercepat penyusunan rencana aksi dan peta jalan SDGs untuk Indonesia. "Khususnya prioritas untuk terorisme, konflik dan pemerintahan yang terbuka," ujarnya. ags/AR-3