Parlemen Harus Dorong Pendanaan SDGs

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sustainable Development Goals (SDGs) menyatakan dengan kewenangan yang dimiliki, parlemen di Indonesia punya peran kunci dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Parlemen khususnya DPR, harus mendorong pemerintah mencukupi pendanaan SDGs.

Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID, menyatakan hal itu di Jakarta, Kamis (7/9). Menurutnya, terdapat dua ukuran untuk menilai peran parlemen yang efektif. Pertama mengatasi defisit pendanaan. Kedua mengatasi defisit kualitas pemerintah "Yaitu pemerintah yang non-diskriminatif yang melindungi semua, termasuk kelompok minoritas dan kelompok rentan," katanya.

Kapasitas pemerintah yang imparsial dan efektif, kata dia, sangat diperlukan untuk mendeliver tujuan dan target SDGs. Ia juga menyambut baik diselenggarakannya World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang digelar di Bali. Pertemuan yang secara khusus membahas tentang SDGs ini, merupakan inisiatif dari parlemen Indonesia.

"Ini merupakan pertemuan pertama yang diselenggarakan dengan melibatkan anggota parlemen dari berbagai benua," ujarnya. Kata Sugeng, seperti diketahui tiap tahun untuk mencapai SDGs dibutuhkan total dana 7-8 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara dana publik atau pemerintah diperkirakan hanya sebesar 1 triliun dolar saja.

Juga harus diketahui, negara-negara berkembang dan miskin memiliki kapasitas dan kualitas yang rendah. Termasuk tindakan-tindakan diskriminatif dan intoleran terhadap kelompok minoritas. Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care menambahkan, pertemuan di Nusa Dua, Bali harus menjadi bukti nyata kepemimpinan Indonesia dalam pelaksanaan SDGs.
Halaman Selanjutnya....