Parlemen Harus Dorong Pendanaan SDGs

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sustainable Development Goals (SDGs) menyatakan dengan kewenangan yang dimiliki, parlemen di Indonesia punya peran kunci dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Parlemen khususnya DPR, harus mendorong pemerintah mencukupi pendanaan SDGs.

Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID, menyatakan hal itu di Jakarta, Kamis (7/9). Menurutnya, terdapat dua ukuran untuk menilai peran parlemen yang efektif. Pertama mengatasi defisit pendanaan. Kedua mengatasi defisit kualitas pemerintah "Yaitu pemerintah yang non-diskriminatif yang melindungi semua, termasuk kelompok minoritas dan kelompok rentan," katanya.

Kapasitas pemerintah yang imparsial dan efektif, kata dia, sangat diperlukan untuk mendeliver tujuan dan target SDGs. Ia juga menyambut baik diselenggarakannya World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang digelar di Bali. Pertemuan yang secara khusus membahas tentang SDGs ini, merupakan inisiatif dari parlemen Indonesia.

"Ini merupakan pertemuan pertama yang diselenggarakan dengan melibatkan anggota parlemen dari berbagai benua," ujarnya. Kata Sugeng, seperti diketahui tiap tahun untuk mencapai SDGs dibutuhkan total dana 7-8 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara dana publik atau pemerintah diperkirakan hanya sebesar 1 triliun dolar saja.

Juga harus diketahui, negara-negara berkembang dan miskin memiliki kapasitas dan kualitas yang rendah. Termasuk tindakan-tindakan diskriminatif dan intoleran terhadap kelompok minoritas. Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care menambahkan, pertemuan di Nusa Dua, Bali harus menjadi bukti nyata kepemimpinan Indonesia dalam pelaksanaan SDGs.

Khususnya di tingkat global. Karena itu DPR, harus berkomitmen untuk melaksanakan hasil dari pertemuan yang dituangkan dalam Bali Declaration. Sedangkan Misiyah, Direktur Eksekutif Institute Kapal Perempuan, mengatakan, isu gender menjadi isu bersama berbagai negara diantara isu-isu penting lainnya yaitu perdamaian, penghapusan kemiskinan dan lingkungan hidup.

Dalam kontek ini parlemen dituntut untuk sungguh-sungguh memastikan kebijakan dan penganggaran yang mengarusutamakan gender di semua tujuan SDGs. Kebijakan yang inklusif dan memberikan afirmasi untuk memastikan tidak seorang pun tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan. Sementara Hamong Santono, Senior Program Officer SDGs INFID menganjurkan dua langkah yang perlu diambil DPR.

Pertama, parlemen bersama pemerintah menghitung pendanaan untuk mencapai sebagian atau seluruh target SDGs 13 tahun ke depan hingga 2030. Kedua, mempercepat penyusunan rencana aksi dan peta jalan SDGs untuk Indonesia. "Khususnya prioritas untuk terorisme, konflik dan pemerintahan yang terbuka," ujarnya. ags/AR-3