Para Pemimpin Diminta Mendorong Persatuan, Jangan Malah Memecah Belah

"BLBI isunya bukan etnis tertentu mengemplang utang. Baru Pak Mahfud saja, dan tentu Presiden Jokowi jugayang berani meski sampai hari ini kita masih terus mendorong penegakan hukumnya sampai ke akar-akarnya. Sistem kronisme harus dibasmi diganti dengan supremasi hukum," papar Heroe.

Haram hukumnya, kata Heroe, elite politik kembali mendengungkan isu SARA demi memperebutkan kekuasaan. Tidak bisa ditunda lagi, negara ini mesti memasuki demokrasi esensial di mana isu-isu fundamental rakyatlah yang menjadi ajang pertarungan adu gagasan semua calon pemimpin.

"Jadi jangan bicara etnis dan menyalahkan etnis tertentu, tapi tunjuk siapa orangnya yang menjadi penyebab ketimpangan. Pasti tidak punya nyali, pasti tidak berani, karena itu temannya sendiri. Sebagai satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan negara hukum maka hukum harus ditegakkan atas para pelaku kejahatan ekonomi dan ketimpangan. Kenapa perampok BLBI tidak ditangkap, kenapa pembayaran kepada debitur diteruskan sampai saat ini? Di akar masalah inilah hukum ditegakkkan. Jangan melenceng mengambinghitamkan agama dan etnis tertentu," katanya.

Kesadaran Berkolaborasi

Sementara itu, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (Unair), Puji Karyanto, mengatakan, di tengah perubahan dan maraknya perbedaan pandangan dan persoalan kultural, semua dapat diselesaikan bila ada kesadaran untuk berkolaborasi dalam satu negara demi mencapai tujuan bersama.
Halaman Selanjutnya....