Pansus Angket DPRD Sulsel Konsultasi ke KPK

JAKARTA - Tim panitia khusus (Pansus) hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (8/8). Tim yang diketuai Kadir Hadid datang bersama enam anggotanya itu berkonsultasi dengan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, dan tim koordinasi supervisi pencegahan korupsi.

Pahala mengatakan kedatangan mereka untuk mengonfirmasi rekomendasi KPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Pemprov Sulsel. Salah satu rekomendasi KPK, Gubernur, Nurdin Abdullah dan wakilnya itu yakni pemberhentian empat pejabat setingkat kepala dinas di Pemprov Sumsel. Diketahui sebelumnya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah kini terancam terkena hak angket.

"KPK merekomendasikan pengawasan inspektorat diperkuat. Seperti biasa, semua daerah juga kami rekomendasikan. Itu yang sekarang dikonfirmasi oleh Pansus apa benar KPK merekomendasikan hal itu, kami bilang iya," kata Pahala seusai melakukan pertemuan, di Gedung KPK, Jakarta,.

Namun, kata Pahala, rekomendasi yang diberikan hanya sebatas lisan saja. Untuk prosedur dan administrasinya seperti apa itu bukan kewenangan KPK. Jadi ini standar saja, semua Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang kurang kuat pasti direkomendasikan perkuatan.

Kirim Surat
Halaman Selanjutnya....