Pansus Angket DPRD Sulsel Konsultasi ke KPK

Pahala mengatakan KPK telah mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat inspektorat jenderal untuk memeriksa keseluruhan dinas di Sulsel. Ini dilakukan KPK karena beberapa dinas di Sulsel didapati perjalanan dinas fiktif, termasuk sekretariat dewan.

"Pak Kadir menunjukkan komitmennya. Sekretariat dewan pun boleh diperiksa untuk perjalanan dinas fiktif. Jadi di sana timnya sedang bekerja dari inspektorat jenderal Kemendagri, dari inspektorat provinsi. Jadi meluaskan selain perhubungan dan pemerintahan juga ke yang lain," katanya.

Kadir mengatakan pihaknya sudah berjalan sekitar satu bulan, sudah memeriksa 38 orang dan hampir selesai. Maka dari itu, mereka datang ke KPK untuk berkonsultasi karena terhembus informasi bahwa seluruh pencopotan yang ada di Pemprov Sulsel itu atas rekomendasi KPK.

Perlu diketahui, KPK mendampingi Provinsi Sulsel melalui program Korsupgah sejak tahun 2017. Sulsel merupakan salah satu dari 34 provinsi yang saat ini KPK dampingi terkait delapan sektor fokus. Dua di antaranya adalah manajemen ASN, perencanaan dan pengelolaan APBD.

Terkait manajemen ASN, ditemukan sejumlah fakta, salah satunya Surat Keputusan (SK) Kepegawaian ditandatangani Wagub dengan dasar SK Gubernur No 40 Tahun 2003. SK tersebut sudah tidak relevan lagi dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Halaman Selanjutnya....