Pansel KPK Cegah Kandidat Berpaham Radikal

BNPT diminta bantuannya oleh Pansel Capim KPK untuk mencegah kandidat yang mendaftar dalam seleksi pimpinan KPK berpaham radikal.

JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya mencegah kandidat komisioner KPK 2019-2023 memiliki paham radikal. Itulah sebabnya pansel Capim KPK meminta bantuan BNPT untuk melacak para calon pimpinan KPK dari paham radikal.

"Semua calon yang masuk, kami perlakukan sama. Siapapun dia, tolong di-tracking, apa ada kemungkinan terpapar ideologi radikal. Saya kira, dari perkembangan terkini, baik di tingkat global atau Indonesia, persoalan ini hadir dan ada infiltrasi," kata anggota Pansel Capim KPK, Hamdi Moeloek, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/6).

Menurut Hamdi, ideologi radikal dapat membahayakan Pancasila sebagai ideologi Indonesia.Persoalan infiltrasi ideologi-ideologi radikal, baik dari kiri, kanan, dari manapun datangnya yang membahayakan ideologi Indonesia. Satu-satunya badan di Indonesia yang punya otoritas untuk punya seluruh data tentang mapping keterkaitan ideologi radikal ada di BNPT.

Infiltrasi paham radikalisme itu, menurut Hamdi, juga hadir di dalam sekolah, kementerian, bahkan BUMN. Infiltrasi itu sekarang menjadi kewaspadaan. "Saya kira kita punya komitmen yang jelas bahwa pansel KPK harus terbebas dari kemungkinan terpapar ideologi radikal. Hari ini kita lebih ekstra hati-hati karena dulu kan tidak ada tracking ini. Tapi hari ini kita berhati-hati saja, tidak ada salahnya kita men-tracking kemungkinan-kemungkinan itu," ungkap Hamdi.
Halaman Selanjutnya....