Panglima Joseph Aoun Terpilih Jadi Presiden
Presiden Lebanon, Joseph Aoun
Foto: AFP/Fadel ITANIBEIRUT - Anggota parlemen Lebanon pada Kamis (9/1) memilih panglima militer Joseph Aoun sebagai presiden setelah jabatan tersebut lowong selama dua tahun, dalam sebuah upaya untuk mengeluarkan negara yang dilanda perang itu dari krisis keuangan.
Aoun, yang berusia 61 tahun pada Jumat (10/1), tiba di dalam parlemen untuk mengucapkan sumpahnya di tengah tepuk tangan meriah, mengenakan setelan jas gelap dan dasi biru cerah, bukan seragam militernya yang biasa.
“Fase baru dalam sejarah Lebanon dimulai hari ini,” ujar Aoun kepada majelis tersebut.
Para pendukung merayakan kemenangannya di desa asalnya, Aishiyeh, di Lebanon selatan, tempat penduduk berkumpul sejak pagi di depan gereja yang dihiasi bendera Lebanon dan potretnya, kata seorang reporter AFP.
“Presidennya adalah Joseph Aoun,” kata ketua parlemen, Nabih Berri, setelah 99 dari 128 anggota parlemen mendukung pencalonannya.
Aoun menghadapi tugas berat untuk mengawasi gencatan senjata di perbatasan Israel dan menunjuk perdana menteri untuk memimpin reformasi yang dituntut oleh kreditor internasional untuk menyelamatkan negara dari krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya.
Aoun adalah panglima militer Lebanon kelima yang menjadi presiden, dan keempat berturut-turut. Di bawah sistem pembagian kekuasaan Lebanon yang multi-pengakuan, presiden harus seorang Kristen Maronit, seperti halnya para panglima militer.
Dua putaran
Lebanon tidak memiliki presiden sejak masa jabatan Michel Aoun, yang tidak terkait dengan penggantinya, berakhir pada Oktober 2022 lalu, dengan ketegangan antara gerakan Hizbullah yang didukung Iran dan para penentangnya, mengacaukan belasan pemungutan suara sebelumnya.
Tekanan internasional telah meningkat untuk mendesak segera terpilihnya presiden dengan hanya 17 hari tersisa dalam gencatan senjata untuk mengerahkan pasukan Lebanon bersama pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan setelah perang Hizbullah-Israel musim gugur lalu.
Kekuasaan presiden sebenarnya telah berkurang sejak berakhirnya perang saudara 1975-1990. Tetapi pengisian posisi tersebut adalah kunci untuk mengawasi konsultasi menuju penunjukan perdana menteri baru untuk memimpin pemerintahan yang mampu melaksanakan reformasi yang dituntut oleh kreditor internasional.
Aoun secara luas dipandang sebagai pilihan utama pendukung militer Amerika Serikat, serta negara adikuasa regional Arab Saudi.
Namun, anggota parlemen dari blok pro-Hizbullah tidak memberikan suara sama sekali pada putaran pertama pemungutan suara pada Kamis pagi, kata seorang narasumber yang dekat dengan mereka, yang membuat panglima militer Aoun tidak memperoleh mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk menang langsung.
Narasumber tersebut mengatakan perwakilan dari blok tersebut bertemu Aoun di parlemen saat rehat sebelum anggota parlemen kembali untuk pemungutan suara kedua.
Sementara itu beberapa anggota parlemen di putaran kedua masih berkeberatan dengan apa yang mereka lihat sebagai campur tangan asing dalam pemungutan suara. Sebagai bentuk protes, beberapa orang membatalkan surat suara mereka dengan memilih “kedaulatan dan konstitusi”, merujuk pada fakta bahwa pemilihan Aoun secara teknis memerlukan amandemen konstitusional. AFP/I-1
Berita Trending
- 1 Pemerintah Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat
- 2 TNI AD Telah Bangun 3.300 Titik Air Bersih di Seluruh Indonesia
- 3 Program Makan Bergizi Gratis Harus Didanai Sepenuhnya Dari APBN/D
- 4 Guru Besar UGM Sebut HMPV Tidak Berpotensi Jadi Pandemi, Ini Alasannya
- 5 Basarnas evakuasi jenazah diduga WNA di tebing Uluwatu