Pandemi Dijadikan Dalih Bagi Tumpas Perbedaan Pendapat

JENEWA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (22/2) mengkritik keras negara-negara yang menggunakan pandemi untuk membenarkan penindakan terhadap perbedaan pendapat dan menekan kritik. Hal itu diutarakan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada pembukaan sesi utama tahunan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang digelar secara virtual.

Dalam pesan videonya, Sekjen Guterres menuduh bahwa pihak berwenang di sejumlah negara telah menggunakan pembatasan pandemi untuk menghentikan penyebaran Covid-19 untuk melemahkan oposisi politik mereka.

"Dengan menggunakan pandemi sebagai dalih, pihak berwenang di beberapa negara telah mengerahkan tanggap keamanan dan tindakan darurat untuk menghancurkan perbedaan pendapat, mengkriminalisasi kebebasan dasar, membungkam pelaporan independen dan membatasi kegiatan lembaga swadaya masyarakat," kata Guterres.

"Saya pun amat menyesalkan bahwa pembatasan terkait pandemi digunakan untuk menumbangkan proses pemilihan, melemahkan suara oposisi dan menekan kritik di beberapa negara," imbuh dia.

Perbesar Ketimpangan

Dalam pidatonya, Sekjen Guterres juga mengecam bagaimana pandemi telah memperdalam perpecahan yang sudah ada sebelumnya, kerentanan dan ketidaksetaraan, serta membuka celah baru, termasuk telah menyebabkan keretakan dalam hak asasi manusia.

"Wabah penyakit ini telah memakan korban yang tidak proporsional terhadap kaum perempuan, minoritas, penyandang disabilitas, lanjut usia, pengungsi, migran dan masyarakat adat," ucap Guterres seraya menambahkan bahwa pandemi telah menyebabkan kemunduran dalam progres bertahun-tahun kesetaraan gender dan peningkatan kemiskinan ekstrem untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. AFP/I-1