Paket Proyek oleh BUMN Dibatasi

Basuki menyebutkan di Kementerian PUPR dengan total belanja modal 90 triliun rupiah, sebagian besar paket dikerjakan oleh kontraktor swasta nasional. "Namun, saya minta dikecualikan untuk BUMN konstruksi PT Istaka Karya karena merupakan BUMN yang masih memerlukan pengembangan usaha," kata Basuki.

Meski demikian, sambung dia, pembangunan infrastruktur di bawah kewenangan Kementerian PUPR sebagian menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), seperti pembangunan jalan tol dan penyediaan air minum sehingga dalam pemilihan kontraktornya menjadi kewenangan investor.

Pembinaan kontraktor swasta nasional agar berdaya saing dan profesional juga dilakukan mulai dari pemaketan pekerjaan di Kementerian PUPR. Pada 2017, untuk belanja modal sebesar 77,86 triliun rupiah yang terbagi menjadi 3.935 paket pekerjaan, 3650 paket (93 persen) di antaranya memiliki nilai paket di bawah 50 miliar rupiah dengan anggaran keseluruhan 32,2 triliun rupiah yang dikerjakan seluruhnya oleh kontraktor swasta nasional.

Untuk proyek konstruksi di atas 100 miliar rupiah seperti bendungan, Kementerian PUPR telah melarang BUMN konstruksi untuk melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan sesama BUMN konstruksi, kecuali PT Adhi Karya karena koefisien dasar (KD) nya masih rendah. KSO harus dilakukan dengan kontraktor swasta nasional. "Nantinya, apabila pekerjaan sudah selesai, kontraktor tersebut akan memiliki KD yang dipersyaratkan untuk mengerjakan sendiri pembangunan bendungan," jelas Basuki.

Basuki juga menyampaikan peran penting Gapensi sebagai mitra dan pilar pembangunan.
Halaman Selanjutnya....