Pakar UGM: Hati-hati, Isu Pemekaran Papua Tak Hanya Urusan Gedung Pemerintahan Baru

YOGYAKARTA - Rencana pemekaran di Papua telah menjadi isu hangat di beberapa kalangan di luar Papua dan kelompok elt lokal. Namun, pakar isu Papua UGM yang juga anggota Gugus Tugas Papua UGM, Arie Ruhyanto, meminta pemerintah untuk dapat menyikapi dengan cermat dan hati-hati rencana pemekaran tersebut.

"Hal ini karena pemekaran tidak hanya melahirkan gedung pemerintahan baru namun juga harus memastikan ada substansi penyelenggaraan pemerintah yang berjalan, terbentuknya pelayanan publik yang baik, dan adanya kesiapan dari SDM untuk mewujudkan tata pemerintahan yang mumpuni," terangnya dikutip dari rilis PP Muhammadiyah, Senin (20/9).

Ia juga menegaskan agar pemerintah tidak sekadar membangun legitimasi namun juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dalam membangun legitimasi institusional juga perlu mempertimbangkan aspek aksesbilitas geografis, daya dukung infrastuktur, ketersediaan SDM, dan potensi basis pengembangan kawasan. "Ini menjadi 4 elemen kunci agar institusi pemerintah yang dibentuk bisa bekerja dengan optimal," paparnya.

Sementara Dosen IAIN Fatthul Muluk Jayapura, Papua, Ade Yamin, menggarisibawahi perdebatan yang alot mengenai isu rasial di Papua. Adanyastereotypeyang dilekatkan pada masyarakat Papua juga melahirkan stigma atau penilaian bahwa orang Papua adalah aktor kekeliruan.

"Dengan begitu langkah penting yang harus dilakukan yaitu semua kebijakan pemerintah harus berpihak demokratis dengan memahami sejarah dan karakter masyarakat Papua," paparnya.
Halaman Selanjutnya....