Pakar Pertanian Ini Minta Pemerintah Melundungi Petani dengan Tarif Impor Pangan
Ilustrasi petani di ladang. Tarif impor pangan diharapkan dapat melindungi petani lokal dalam menggadapi persaingan.
Foto: Koran Jakarta/ SelocahyoSURABAYA – Pakar pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, pada Minggu (1/12), mengatakan, pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada pertanian nasional melalui berbagai aturan dan kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif.
Perlindungan salah satunya melalui penerapan tarif impor pangan yang pantas, agar petani dapat bertahan menghadapi persaingan dengan produk impor yang murah.
"Memang seharusnya impor pangan dikenakan bea masuk karena itu untuk melindungi harga di dalam negeri, di tingkat petani, mengendalikan kuota barang yang masuk dan sekaligus supaya pemerintah mendapat income dari pajak yang masuk. Sebab tanpa bea masuk yang pantas, pangan impor ini pasti lebih murah dan petani kita tidak berdaya, dan Bulog yang seharusnya menyerap hasil petani akan kehilangan fungsinya,"'ujar dia saat dibubungi.
Zainal memberi catatan, selain itu kran impor yang dibuka harus benar-benar menghitung kebutuhan defisit di dalam negeri, bukan dilakukan secara gegabah.
"Sebelum impor dibuka, wajib hukumnya mendahulukan impor substitution. Tujuannya memberdayakan sumber daya alam yaitu tanaman pangan kita dan memberdayakan petani lokal agar penduduk kita bisa sejahtera dengan pantas. Jadi impor yang dilakukan sifatnya benar-benar residual dari yang tidak ter-cover oleh subtitusi impor petani," ujar dia.
Redaktur: Selocahyo Basoeki Utomo S
Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times: Bersama Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Saing
- 2 Mulai 23 Januari, Film '1 Kakak 7 Ponakan' Tayang di Bioskop
- 3 Sah Ini Penegasannya, Proyek Strategis Nasional di PIK 2 Hanya Terkait Pengembangan Ekowisata Tropical Coastland
- 4 Harus Kerja Keras untuk Mewujudkan, Revisi Paket UU Politik Tantangan 100 Hari Prabowo
- 5 Libur Panjang Akhir Bulan, Pemerintah Atur Operasional Angkutan Barang
Berita Terkini
- Hapus Program LGBT Era Biden, Trump: Hanya Ada 2 Jenis Kelamin, Laki-laki dan Perempuan
- DPR RI Gelar Rapat Paripurna Buka Masa Sidang Pertama Tahun 2025
- Trump Perintahkan AS Keluar dari WHO
- Istana: Program MBG Dirancang sebagai Inisiatif Multi-dekade
- Jelang Libur Panjang, Berikut Pengaturan Lalu Lintasnya