Optimalkan Realokasi Anggaran

Dalam kesempatan terpisah, Kementan mengaku secara intensif melakukan berbagai upaya guna mengendalikan penyebaran PMK di Tanah Air. Berbagai bentuk kebijakan dan aturan sebagai upaya penanganan dan pengendalian PMK telah dikeluarkan.

"Hal tersebut dilakukan guna menekankan kembali fokus Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, terhadap tiga agenda rencana aksi penanganan PMK yakni agenda SOS, Temporary dan permanen," ungkap Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, saat menyampaikan update penanganan dan penanggulangan PMK di Jakarta, Senin (13/6).

Beberapa kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan Kementan untuk mengendalikan penyebaran PMK, antara lain pembentukan gugus tugas penanganan PMK, penataan lalu lintas hewan di daerah wabah penyakit PMK, melibatkan pemerintah daerah TNI/ Polri, Kejati, Kejari, serta jajarannya dalam penanganan PMK, membuat prosedur pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK hingga meningkatkan kewaspadaan para petugas karantina terhadap penyebaran PMK.

Selain itu, pemerintah melakukan pengadaan vaksin sesuai dengan rekomendasi komisi obat hewan, sesuai dengan serotipe PMK yang saat ini sedang menjangkit Indonesia. "Pemerintah akan menyiapkan anggaran pengadaan total tiga juta dosis vaksin PMK. Saat ini, tahap pertama vaksin telah tiba pada hari minggu 12 Juni 2022 melalui Bandara Soetta. Selanjutnya akan tiba 800 ribu dosis dalam beberapa hari ke depan," jelas Kuntoro.

Vaksinasi Perdana
Halaman Selanjutnya....