Optimalkan Intervensi Negara Atasi Kemiskinan

JAKARTA – Pemerintah harus bisa belajar dari kegagalan mewujudkan Millenium Development Goals (MDGs). Kunci tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) ialah intervensi negara mengatasi kemiskinan. Intervensi itu membutuhkan kerja tingkat tapak yang fokus pada subjek yang disasar, misalnya untuk menciptakan bebas kemiskinan ekstrem, maka harus diatasi by name by address dan mengatasinya tidak mudah.

“Bukan semata diberi bantuan sosial (Bansos), lalu penduduknya langsung masuk pendapatan di atas garis kemiskinan pascapemberian bantuan itu,” tegas Peneliti Lingkungan Hidup dari Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, di Jakarta, Rabu (6/11), menanggapi stagnasi pencapaian SDGs. Dia menjelaskan ada masalah krusial yang dihadapi, baik faktor individual ataupun struktural. Bahkan, sebagian diakuinya tidak bisa diatasi sehingga negara harus terlibat memprioritaskan dukungannya secara terus-menerus, seperti kemiskinan warga usia lanjut (lansia) dan disabilitas.

 Untuk keluarga miskin yang perlu diintervensi, meliputi akses pekerjaan, keterampilan, permodalan, dan beragam tunjangan untuk memastikan perbaikan kualitas kesejahteraan lintas generasi bisa dilakukan.

Strategi lama tentang padat karya bisa jadi solusi alternatif. Hanya saja, pendekatan padat karya yang selama ini fokus temporari dengan infrastruktur desa bisa digeser ke akses pekerjaan berkelanjutan, misalnya pertanian atau penunjang pertanian yang dapat dimasifkan melalui revitalisasi KUD (Koperasi Unit Desa) dan Bulog untuk terlibat.

Dari sini, papar Hafidz, akan sangat terlihat interkoneksi antartarget di mana target goal kemiskinan, juga akan mengatasi masalah pangan (tanpa kelaparan), akses pekerjaan layak, produksi yang sehat, dan seterusnya “Kuncinya selain konsolidasi data adalah kolaborasi dan intrumentasi kebijakan lintas sektoral, di sini peran Bappenas ke depan akan lebih sentral untuk mengembangkan instrumen bauran kebijakan yang tepat dari level pusat, daerah, hingga ke desa-desa,” ungkapnya.

Hafidz memaparkan target SDGs akan melambat seiring situasi global yang masih dalam ketidakpastian akibat tensi geopolitik dan ketegangan di sektor perdagangan. Padahal, untuk memenuhi target SDGs pada 2030, basis utamanya adalah konsolidasi sumber daya global untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

“Di Indonesia sendiri, kerja keras pemerintah sudah dilakukan, peringkatnya kini di 78 dari 167 negara, hanya dua tujuan yang sudah tercapai on the track target, yaitu tanpa kelaparan dan pendidikan berkualitas, tujuh lainnya masih cukup, dan delapan tujuan masih stagnan/regresif,” jelasnya. Seperti diketahui, dalam laporan terbaru SDGS global baru tercapai 17 persen. Artinya dengan kecepatan sekarang, pencapaian akan terlambat 32 tahun.

Negara Hadir

Dari Yogyakarta, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan kapitalisme terus mereproduksi krisis, baik krisis politik, kemanusiaan, ekologi, kesehatan, ekonomi, dan keuangan. “Ini menyebabkan terjadinya kemiskinan, ketimpangan, serta pengangguran dan menghambat pencapaian SDG’s tersebut,” ucapnya.

 Atas dasar itu, Awan menegaskan kuncinya yakni intervensi negara terhadap sejumlah persoalan penting tersebut. Sebab jika tidak, bisa gagal sebagaimana seperti Millenium Development Goals (MDGs). Dari sisi energi bersih dan energi terjangkau, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan salah satu kendala saat ini ialah masih jauhnya progres pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dari target global. Energi bersih dan energi terjangkau merupakan salah satu poin dari 17 poin SDGs.