Opini WTP Celah Kongkalikong 

JAKARTA - Banyak daerah yang ingin meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tapi tingkat kemiskinannya tinggi. Seperti Kabupaten Bogor yang bupatinya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena masalah opini WTP. Opini BPK juga kerap jadi celah korupsi dan kongkalikong pejabat publik.

"Artinya bahwa opini WTP hanya bersifat administratif dan tidak menjamin bebas dari penyimpangan," kata Misbah Hasan, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/4).

Karena itu, kata dia, masyarakat jangan mau dibodohi dengan opini WTP palsu. Yang dibutuhkan masyarakat justru akuntabilitas dan efektivitas anggaran tepat sasaran, bisa dirasakan masyarakat miskin.

Faktanya banyak daerah mendapat opini WTP tetapi tingkat kemiskinannya sangat tinggi, termasuk Kabupaten Bogor.

"Tapi memang status opini WTP yang diberikan BPK merupakan impian setiap instansi pusat atau daerah," katanya. Opini WTP, kata Misbah, bisa menjadi gambaran kinerja akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK berdasarkan hirarki nilai terbaik-terburuk.
Halaman Selanjutnya....