Ombudsman Minta PPDB Dievaluasi

"Inovasi kalau tidak mengurangi substansi, sebetulnya tidak masalah. Tapi yang terjadi inovasi dari daerah malah banyak menghancurkan substansi dari sistem zonasi," ucapnya.

Ia juga menjelaskan pemerintah daerah boleh melakukan inovasi karena tiap daerah memiliki permasalahan berbeda. Meski begitu, inovasi yang dilakukan harus tetap memuat tujuan dari PPDB yaitu menghilangkan favoritisme sekolah dan diskriminasi dalam pendidikan.

Menurut Ninik, kurangnya sosialisasi memicu keresahan di masyarakat. Ini dapat dilihar dari fenomena-fenomena yang terjadi, seperti mengantre sejak dini hari. "Padahal kalau informasi sampai, masyarakat tidak akan resah," tambahnya.

Terkait dengan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan Ombudsman, Ninik mengatakan evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan PPDB selesai dilaksanakan di seluruh wilayah. Adapun evaluasi tersebut, lanjut ia, berdasarkan laporan-laporan yang didapat dari Kantor Perwakilan Ombudsman yang terdapat di 34 provinsi.

Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai menambahkan, pada dasarnya Ombudsman sepakat dan mendukung dengan adanya PPDB sistem Zonasi, karena tujuannya menciptakan pendidikan yang adil dan berkualitas. Meski begitu, evaluasi mesti dilakukan mengingat sekolah negeri merupakan layanan publik dan pelayanannya mesti sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Halaman Selanjutnya....