Ombudsman, LAN, dan ANRI Jalan di Tempat

JAKARTA â€" Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengevaluasi kinerja dari tiga lembaga negara, yaitu Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10). Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan bahwa ketiga lembaga negara ini seperti jalan di tempat terkait kinerja ketiga lembaga negara tersebut. Untuk ORI, Herman memberi masukan agar meningkatkan pelayanan legislasi. “Perlu ada penguatan anggaran dan fasilitas terhadap ketiga lembaga ini, terutama Ombudsman, bagaimana dapat memiliki kinerja yang baik sementara kantor masih numpang dengan pemda,” ujarnya.

Herman juga menyampaikan bahwa ORI perlu menindaklanjuti rumah sakit yang menyimpang, hal tersebut karena masih banyak ditemukan masalah terkait pelayanan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merugikan masyarakat. Untuk LAN, Herman mengharapkan lembaga tersebut bisa mencakup sampai ke tingkat desa. Ia juga berharap LAN sebagai lembaga yang melakukan pembinaan administrasi ke institusi-institusi lain seharusnya bisa lebih kuat.

Untuk ANRI, Ketua Komisi II tersebut mengatakan, pemenuhan standar penyimpanan arsip seharusnya dapat dikelola dengan baik, karena arsip ini berperan penting dengan dokumen otentik seseorang maupun lembaga. Sementara itu, ketiga lembaga negara tersebut menyampaikan pencapaian yang diraih, terutama dalam semester pertama tahun 2018. Ketua ORI, Amzulian Rifai, mengatakan, kesadaran masyarakat akan pentingnya mendapatkan pelayanan meningkat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang melapor melalui perorangan.

Dalam evaluasinya, ORI juga meliris tiga instansi yang paling banyak dilaporkan, yaitu Pemerintah Daerah (Pemda) sebanyak 1157 laporan, kepolisian sebanyak 371 laporan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 302 laporan. ORI juga mengatakan, kebanyakan pelaporan yang terjadi adalah tindakan maladministrasi, yaitu penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak melakukan pelayanan dengan baik.

Kepala LAN, Adi Suryanto, mengatakan, sejak 2018 LAN telah menghasilkan 82.688 alumni pelatihan kepemimpinan yang bertujuan melahirkan pemimpin di bidang birokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Adi menambahkan bahwa sejak 2015 LAN telah mengembangkan laboraturium inovasi untuk melahirkan inovasi-inovasi di pemerintahan daerah. Sebanyak 6.300 laboraturium inovasi di 63 pemerintahan daerah.
Halaman Selanjutnya....