Ombudsman Ingatkan Pentingnya Data Penerima Bantuan Pemerintah

Sedangkan untuk Bansos Pemerintah Daerah, Ahmad menjelaskan pentingnya sosialisasi dan pendampingan teknis dalam distribusi kepada Pemda dan masyarakat. Menurutnya, perlu adanya informasi secara memadai yang disediakan terkait data dan daftar penerima bantuan.

"Pendistribusian terhadap Bansos Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kearifan lokal dan afirmasi kedaerahan mencakup mekanisme, prosedur dan kondisi teritori," tandasnya.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menuturkan, total anggaran ketiga program bantuan tersebut yaitu 24,17 triliun rupiah. Dia menilai, bantuan tersebut merupakan bantalan atau penyangga sosial ekonomi.

Dia menyebut, dengan adanya bantuan diharapkan kenaikan BBM tidak terlalu menggerus daya beli masyarakat. Bantuan tersebut juga menjadi wujud nyata hadirnya negara. "Kami mengajak masyarakat turut serta melakukan edukasi dan pengawasan terhadap pendistribusian bantuan sosial, serta mempersilakan masyarakat melapor jika menemukan dugaan maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial," katanya.