NU Jakarta Tak Boleh Ditarik-tarik ke Ranah Politik Praktis

JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengimbau warga nahdliyin untuk tidak membawa NU ke ranah politik praktis. PWNU juga mengingatkan agar menjadikan NU sebagai organisasi yang bertujuan mewujudkan kebaikan bangsa, bukan demi kelompok tertentu.

"NU sebagai jamiah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan kemasyarakatan mana pun. NU tidak berpolitik praktis. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada seluruh warga nahdliyin di wilayah DKI Jakarta untuk taat terhadap arahan PBNU. Jangan membawa NU ke ranah politik praktis," ucap Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq, di Jakarta, Rabu.

PWNU Jakarta juga mewanti-wanti kepada partai politik untuk tidak memanfaatkan NU demi memuluskan kepentingan politik praktis. Kiai HajiMuhyidin mengatakan bahwa sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah jelas. PBNU melarang siapa pun menggunakan lembaga NU untuk politik praktis. Ini termasuk dalam dukungan kepada salah satu calon presiden (capres).

NU tidak boleh ditarik-tarik ke ranah politik praktis. "PBNU juga akan memberikan sanksi kepada warga NU yang sengaja mengabaikan instruksi tersebut," tandas Muhyidin. Lebih jauh Muhyidin mengingatkan bahwa sanksi sebelumnya pernah diberikan kepada pengurus NU yang menggelar deklarasi capres di kantor NU.

Lebih lanjut KH Muhyidin menegaskan bahwa NU adalah jamiah diniah islamiah ijtimaiahatau perkumpulan sosial keagamaan Islam. Ini artinya tujuan besar dari berdirinya NU untuk menciptakan kebaikan masyarakat, kemajuan bangsa, serta ketinggian harkat dan martabat manusia.
Halaman Selanjutnya....