"Nilep" Bantuan Gempa Lombok

Selain pejabat tinggi pusat dan daerah, dugaan korupsi atau penyimpangan dana bantuan korban gempa juga terjadi pada tingkat pemerintahan terendah, perangkat desa, dan warga bukan korban gempa. Sumbangan untuk korban gempa bumi Pidie Jaya dari Dewan Perwakilan Daerah beberapa waktu lalu juga diduga ditilep. Sedianya, lembaga itu menyerahkan bantuan 409 juta rupiah, namun yang sampai hanya 350 juta rupiah.

Alokasi dana bantuan gempa sering menguap ke mana-mana. Dana yang cukup besar itu sering kali dijadikan peluang para koruptor memperkaya diri. Oknum aparat pemerintah daerah dari tingkat desa sampai provinsi memanfaatkan dana gempa itu untuk memperkaya diri sendiri.

Kita perlu mengingatkan, gempa Lombok duka rakyat dan bangsa. Maka, siapa pun yang memanfaatkan gempa Lombok untuk mengais uang dari donatur atau dari lembaga kemanusiaan wajib dihukum berat.