Netralitas TNI

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang baru dilantik Presiden Joko Widodo di Istana, Jumat pekan lalu saat memberikan amanat dalam serah terima jabatan Panglima TNI di Lapangan Upacara Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur menegaskan bahwa TNI akan bersikap netral menjelang penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Marsekal Hadi menyatakan, memasuki tahun politik, pesta demokrasi memberikan warna yang beragam bernuansa akan terjadinya konflik. TNI harus memegang teguh netralitasnya dari tingkat atas sampai satuan paling bawah.

Penegasan Panglima TNI ini mengulang pernyataan sehari sebelumnya usai dilantik di Istana. Dia menyatakan siap menjaga netralitas TNI di dalam tahun politik 2018-2019. Menurutnya, netralitas TNI yang terpenting. Bahkan tegas Panglima, netralitas TNI akan dijaga di atas segala-galanya.

Soal netralitas ini sebelumnya dipesankan pendahulunya, Jenderal Gatot Nurmantyo yang resmi menyerahkan kepemimpinan kepada Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, pada upacara sertijab. Dalam amanatnya, Jenderal Gatot berpesan kepada seluruh prajurit untuk terus memegang teguh prinsip netralitas.

Seperti diketahui, tahapan pilkada serentak sudah dimulai dan akan dilaksanakan pemungutan suara di lebih 100 daerah mulai provinsi, kabupaten, dan kota pada pertengahan tahun 2018. Pilkada serentak 2018 ini merupakan gelaran ketiga atau terakhir sejak disepakati harus dilaksanakan bersamaan untuk efektivitas dan efesiensi pembiayaan.

Setelah pilkada serentak, Indonesia akan menyongsong hajat demokrasi lebih penting dan strategis, pemilu serentak untuk pertama kali pada 2019 mendatang. Jadi, dalam pemilu 2019, baik anggota legislatif pusat, daerah, DPD, maupun pemilihan presiden akan dilaksanakan bersamaan. Tentu situasi ini sangat krusial dari sisi keamanan. Karena itu posisi TNI sebagai institusi pertahanan, bersama Polri yang fokus pada keamanan, menjadi sangat vital untuk menjaga dan mendukung kondisi dinamis agenda strategis pemilu tersebut.

Kita berharap, ucapan, imbauan, dan juga komitmen pimpinan tertinggi TNI ini benar-benar bisa diterapkan dalam pelaksnaan di lapangan. Tidak boleh ada anggota TNI atau prajurit yang karena kedekatan dengan salah satu pasangan calon, lalu berpihak atau secara terselubung memberikan dukungan. Netralitas TNI dalam politik khususnya kontestasi pilkada dan pemilu mendatang, menjadi contoh bahwa militer memang benar-benar tidak berpolitik.

Berbicara mengenai netralitas TNI dalam politik ini, kita bisa merujuk pada amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian netralitas TNI sebagai adalah Netral: "Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak" dan netralitas TNI: "TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis."

Dalam kaitan ini, prajurit TNI yang akan mengikuti pilkada atau pemilu, harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan pemilu dan pilkada (berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/546/2006 tanggal 22 Agustus 2006).

Dalam pedoman mengenai netralitas itu juga dijabarkan implementasi netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada yakni mengamankan penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri. Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan pemilu dan pilkada.

Dari pedoman itu dan penegasan pimpinan TNI, kita sangat yakin dan harus percaya bahwa TNI akan netral. Kemudian menjaga kondisi dinamis pilkada dna pemilu agar menghasilkan pemimpin daerah dan nasional yang diharapkan mampu membawa kemajuan pesat bagi daerah- daerah dan tentunya, bangsa dan negara Indonesia.