Kasus Meikarta - Pengajuan Izin Tak Sesuai Prosedur
Neneng dan Pejabat Bekasi Terima Suap 16 Miliar Rupiah
Foto : ANTARA/M AGUNG RAJASA
SIDANG PERDANA - Terdakwa kasus dugaan suap perizinan Meikarta, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/2). Neneng didakwa menerima suap sebesar 16 miliar rupiah dan 270 ribu dollar Singapura terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi.
Suap tersebutdiberikan oleh perusahaan pengembang Meikarta.
BANDUNG - Bupati Bekasi, Jawa Barat, Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi didakwa menerima suap 16 miliar rupiah dan 270.000 dollar Singapura (sekitar 2,8 miliar rupiah). Suap tersebut diberikan oleh perusahaan pengembang Meikarta.
Baca Juga :
KPK Jadwalkan Periksa Mentan Hari Ini
"Para terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan, yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 16 miliar rupiah dan 270.000 dollar Singapura," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/2).
Adapun empat terdakwa lainnya, yakni Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Kemudian, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kemudian, Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.
Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Neneng selaku Bupati menandatangani Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Padahal, pengajuan IPPT tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Selain itu, agar Jamaludin yang menjabat Kepala Dinas PUPR menandatangani rekomendasi site plan dan block plan.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Khairil Huda
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya