Nelayan Tiongkok Diizinkan Masuki Laut Filipina

MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Senin (22/7) menegaskan bahwa Laut Filipina Barat merupakan bagian dari teritorial negaranya, namun ia pun membela kesepakatan yang dicapai dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, untuk mengizinkan kapal nelayan Tiongkok untuk beroperasi di wilayah perairan itu, dan hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

"Kesepakatan (dengan Presiden Tiongkok) untuk menjamin tak terjadinya perang di perairan sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS), dimana klaim Manila dan Beijing atas kawasan perairan itu saling tumpang tindih," pidato Presiden Duterte. "Kita kuasai Laut Filipina Barat walau dalam kenyataannya ada dibawah kendali Tiongkok," kata Duterte. "Di sana (pulau buatan Tiongkok), telah terpasang misil yang bisa mencapai Manila dalam hitungan 7 menit," imbuh dia.

Dalam pidatonya, Presiden Filipina itu juga menegaskan jika kekuatan marinirnya ditugaskan untuk mengusir nelayan-nelayan Tiongkok, maka tak akan ada dari mereka semua yang pulang dalam keadaan hidup-hidup.

Isu sengketa LTS dibahas dalam pidato Duterte selama durasi 9 menit. Pada pidato itu terungkap bahwa Presiden Duterte telah meminta Presiden Xi untuk mengizinkan nelayannya berlayar di zone ekonomi ekslusif (ZEE) Filipina, dan sebagai balasannya, Duterte akan mengizinkan nelayang Tiongkok melaut di wilayah perairannya. Permintaan Duterte itu disampaikan setelah bulan lalu, kapal nelayan Tiongkok menabrak dan menenggelamkan kapal nelayan Filipina.

Laut Filipina Barat mengacu pada bagian dari LTS yang terletak di lepas pantai barat Filipina. Manila memberi nama perairan itu Laut Filipina Barat pada 2012 dalam upaya menempatkan wilayah itu dalam kedaulatannya.
Halaman Selanjutnya....