Negara-negara Berupaya Rangkul Suriah

DAMASKUS - Pemerintah di seluruh dunia saat ini berupaya untuk meningkatkan langkah untuk terlibat dengan penguasa sementara baru Suriah, lebih dari sepekan setelah pemberontak menggulingkan Presiden Bashar Al Assad dan mengakhiri puluhan tahun pemerintahan brutal serta perang saudara.

Penggulingan yang amat mendadak itu mengejutkan banyak pemerintahan dan membuat penguasa sementara di Suriah berupaya keras mencari kebijakan baru.

Kelompok islam Hayat Tahrir Al Sham (HTS) yang memimpin serangan tersebut berakar pada cabang Al Qaida di Suriah, dan masih ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh beberapa pemerintah Barat.

Para diplomat, termasuk utusan PBB Geir Pedersen yang berada di Suriah pada Minggu (15/12), telah mendesak pemerintahan baru yang inklusif yang berfokus pada pembangunan bangsa dan keadilan.

Pedersen bertemu dengan ketua HTS, Ahmed Al Sharaa alias Abu Mohammed Al Jolani, dan menyerukan keadilan dan akuntabilitas atas kejahatan. “Kita perlu memastikan bahwa hal itu melalui sistem peradilan yang kredibel, dan tidak ada tindakan balas dendam,” kata Pedersen.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Kaja Kallas, pada Senin (16/12) juga mengatakan bahwa utusan blok tersebut untuk Suriah akan pergi ke Damaskus untuk berbicara dengan para penguasa baru.

"Diplomat utama kami di Suriah akan pergi ke Damaskus hari ini. Kami akan melakukan kontak di sana," kata Kallas kepada wartawan menjelang pertemuan menteri luar negeri UE.

Kallas juga mengatakan para menteri luar negeri UE di Brussels akan membahas bagaimana bloknya akan terlibat dengan kepemimpinan baru Suriah, dan pada tingkat apa mereka akan terlibat. “Kita tidak bisa membiarkan adanya kekosongan (kekuasaan di Suriah)," kata Kallas.

Delegasi dari Qatar juga mendarat di Suriah pada Minggu untuk bertemu dengan pejabat pemerintah transisi dan menjanjikan komitmen penuh untuk mendukung rakyat Suriah.

Kedutaan Besar Qatar pun akan kembali beroperasi Selasa (17/12) ini, 13 tahun setelah ditutup pada tahap awal pemberontakan antipemerintah yang memicu perang saudara selama bertahun-tahun. Tidak seperti negara Arab lainnya, Qatar tidak pernah memulihkan hubungan dengan Suriah yang dipimpin Assad.

Hal ini terjadi setelah Turki, pendukung utama beberapa kelompok pemberontak yang menggulingkan Al Assad, membuka kembali kedutaannya di Damaskus pada Sabtu (14/12) lalu.

“Kepemimpinan baru harus diberi kesempatan,” ucap Menteri Pertahanan Turki, Yasar Guler, pada Minggu, seraya mengatakan bahwa Turki siap memberikan dukungan militer kepada pemerintahan baru yang dipimpin kaum Islamis.

Jalin Kontak

Baik Inggris maupun Amerika Serikat (AS) juga mengkonfirmasi bahwa mereka telah menjalin kontak dengan HTS meskipun secara resmi menganggap organisasi tersebut sebagai kelompok teroris.

“Kita dapat melakukan kontak diplomatik,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, saat mengumumkan paket bantuan untuk warga Suriah.

Sedangkan tim diplomatik Prancis rencananya akan tiba di Damaskus pada Selasa untuk mengambil alih kembali kepemilikan properti mereka dan melakukan kontak awal dengan otoritas baru, ucap penjabat Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot.

“Kami juga akan mengevaluasi kebutuhan mendesak bagi penduduk (Suriah),” ungkap tim tersebut.

Kelompok pemberontak Suriah berhasil memasuki Damaskus setelah serangan selama 11 hari yang berlangsung lebih dari satu dekade dalam perang saudara yang dipicu oleh tindakan keras Al Assad terhadap protes antipemerintah yang meletus pada tahun 2011.

Perang tersebut telah menewaskan lebih dari 500.000 orang dan menyebabkan lebih dari separuh penduduk negara itu mengungsi. AFP/I-1