Negara Harus Menginisiasi Pengurangan Impor

JAKARTA - Pemerintah kembali mengingatkan para penjabat baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) agar tidak menggunakan pendapatan negara yang telah susah payah dikumpulkan, dibelanjakan dengan membeli barang impor.

Para birokrat pun diminta agar lebih memprioritaskan belanja produk dalam negeri. Sebab, jika tetap mengutamakan produk impor, belanja negara tidak dapat memberikan faktor pemacu kegiatan ekonomi masyarakat terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Jangan sampai uang, pendapatan yang kita kumpulkan dari pajak, retribusi, dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dari royalti, dari deviden di BUMN, dari bea ekspor, dari PPN, PPh (pajak penghasilan) badan, PPh karyawan dikumpulkan, sangat sulit mengumpulkan itu menjadi APBN menjadi APBD, kemudian kita belanjanya barang impor," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri, Jakarta, Selasa (3/10).

Jika kurang memprioritaskan produk lokal, belanja tidak akan memiliki trigger ekonomi terhadap produk-produk yang dihasilkan UMKM. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan di dalam negeri malah memberikan trigger ekonomi kepada negara lain. "Apakah benar seperti ini? Ini saya ingatkan," ujar Jokowi.

Presiden mengaku sedih jika pendapatan negara yang dikumpulkan di APBN dan APBD, serta penyertaan modal ke BUMN, digunakan untuk membeli barang impor. "Nggak benar, mengumpulkan (pendapatan negara) sangat sulit, belanjanya yang menikmati mereka (perusahaan asing). Sedih saya," kata Presiden.
Halaman Selanjutnya....