Negara Anggota PBB Harus Terlibat dengan NUG

KUALA LUMPUR -Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lain harus mengikuti jejak Malaysia dan terlibat dengan pemerintah sipil bayangan Myanmar, National Unity Government (NUG), dalam upaya membantu menyelesaikan krisis pascakudeta di negara itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pakar PBB pada Kamis (23/6).

"Selain itu, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) membutuhkan pendekatan baru dalam berurusan dengan junta Myanmar untuk memastikan agar bisa menempatkan negara itu kembali ke jalur demokrasi seperti yang disepakati lebih dari setahun yang lalu," kata Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia, Tom Andrews, dalam sebuah konferensi pers di Kuala Lumpur pada Kamis saat ia mengakhiri kunjungannya selama 8 hari di Malaysia.

"Konsensus lima poin tidak ada artinya jika hanya tersimpan di atas selembar kertas," kata Andrews, merujuk pada kesepakatan yang dicapai antara negara-negara anggota Asean, termasuk Myanmar, tentang bagaimana junta harus bertindak menuju pemulihan demokrasi.

"Satu-satunya kesempatan untuk membuat perbedaan adalah dengan memasukkannya ke dalam tindakan yang bermakna dengan strategi, dengan rencana aksi, dengan kerangka waktu, persis seperti yang diminta oleh menteri luar negeri (Malaysia)," kata Andrews, merujuk pada Saifuddin Abdullah.

Malaysia, yang telah mengecam keras kudeta 1 Februari 2021, juga secara konsisten menyerukan tindakan yang lebih tegas dari blok regional untuk membuat junta di Myanmar menerapkan konsensus yang telah disepakati pada April 2021, tetapi kemudian diabaikan.
Halaman Selanjutnya....