MRT dan LRT Diuji Coba Agustus 2018

Pemerintah tetap mengejar target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada awal 2019.

JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan, moda transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) sudah bisa diuji coba pada Agustus 2018.

Menurutnya, meski sudah diuji coba, moda transportasi ini tidak serta merta bisa langsung digunakan dan dibuka untuk umum. "Agustus tahun depan kereta sudah bisa digunakan, tapi baru sebatas untuk uji coba," ujar Djarot, Rabu (12/7).

Dijelaskannya, untuk proyek MRT saat ini memang masih ada kendala pembebasan lahan di Jl Haji Nawi yang akan digunakan sebagai stasiun. Namun, ini tidak akan berdampak pada lintasan jalur MRT yang sudah dibangun. "Moda transportasi massal MRT dan LRT ini nantinya akan diintegrasikan," tandasnya.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat bersama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta untuk membahas penambahan anggaran pengerjaan infrastruktur proyek MRT Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) sebesar 2,5 triliun rupiah .

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, penambahan anggaran proyek MRT Fase I memerlukan rekomendasi dari dewan agar bisa direalisasikan. "Karena ada kekurangan anggaran 2,5 triliun rupiah, ini perlu kita siapkan. Kalau tidak, proyek MRT tidak akan berjalan," ujarnya

Di tempat yang sama, Direktur Keuangan PT MRT Jakarta, Tuhiyat menjelaskan, membengkaknya kebutuhan anggaran proyek MRT karena adanya perubahan struktur yang harus disesuaikan dengan peraturan gempa terbaru. Di mana pihaknya harus kembali memperkokoh konstruksi, baik elevated mauapun underground proyek MRT. "Kami tekankan bukan perubahan desainnya, tapi strukturnya itu. Konstruksinya jadi berubah," tandasnya.

Sinyal LRT

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Light Rail Transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) akan menggunakan sistem persinyalan moving block yang diatur secara tepat waktu dengan komputer.

Budi yang ditemui seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu, mengatakan sistem persinyalan itu kemungkinan akan menambah rincian anggaran proyek yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 21,7 triliun rupiah. "Ada kenaikan lagi biayanya, tapi ada kenaikan spesifikasi juga. Ada tambahan sekitar 200 miliar rupiah sampai 300 miliar rupiah," katanya

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu menjelaskan pemerintah memang berupaya untuk merampingkan anggaran proyek transportasi massal itu Namun, ia memastikan efisiensi dilakukan dengan tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya agar perjalanan tetap tepat waktu

Awalnya, berdasarkan hitungan kontraktornya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, proyek tersebut ditaksir mencapai 23,4 triliun rupiah. Namun belakangan nilai proyek ditetapkan menjadi 21,7 triliun rupiah setelah evaluasi teknis dan kewajaran.

Budi mengatakan teknologi persinyalan dengan "moving block" diyakini akan memperpendek "head way" (jangka waktu kedatangan) rangkaian kereta sehingga dapat mengangkut lebih banyak penumpang. Misalnya jarak antara rangkaian kereta yang tadinya 5 menit, menjadi hanya 1 menit dengan sistem tersebut.

"Tadi kita bicara soal persinyalan ada yang 'fixed', ada yang 'moving block'. Dengan 'moving block', penumpangnya bisa mendekati 500 ribu penumpang per hari sedangkan pakai 'fixed block' cuma 270 ribu penumpang per hari," katanya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan sistem "moving block" itu nantinya akan dioperatori oleh PT LEN Industri (Persero) yang bergerak di peralatan elektronik industri.

"Kami mengarahkan LEN Industri sebagai mitra lokal. Siapapun yang menang, kita minta LEN sebagai mitra lokal karena kita ingin LEN jadi perusahaan yang membangun persinyalan di Indonesia," katanya.

Direktur Operasi III Adhi Karya Pundjung Setya Brata mengatakan nilai total proyek akan mencapai sekitar 22 triliun rupiah untuk sistem "moving block". "Nama teknologinya 'moving block', tapi 'provider' (penyedia) banyak. Nanti kami bicara lagi dengan LEN," katanya.emh/pin/Ant/P-5