MPR Tak Pernah Bahas Jabatan Presiden 3 Periode

JAKARTA - Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat menyatakan, bahwa pihaknya tidak pernah membicarakan ataupun mewacanakan amandemen UUD 1945 terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

"Jadi kita di badan pengkajian itu fokus untuk melaksanakan konstitusi negara, sehingga kalau di masa lalu ada berbagai macam informasi yang berkembang disana-sini itu semuanya hoaks," kata Djarot di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (21/9).

Ia mengatakan bahwa yang berhak untuk merubah UUD 1945 itu hanyalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan harus melalui kajian Badan Pengkajian MPR. Sehingga sebagai alat kelengkapan majelis, kata Djarot, Badan Pengkajian MPR pun tidak pernah melakukan kajian menyangkut perpanjangan masa jabatan Presiden.

Untuk itu, ujarnya lagi, pihaknya pada kesempatan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Rabu hari ini, menyampaikan bahwa Pemilu 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi negara.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kemudian mengamini bahwa tidak pernah ada pembahasan terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden di Badan Pengkajian MPR atau di MPR. Ia pun menegaskan regulasi Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali akan tetap terjaga.
Halaman Selanjutnya....